Suara.com - Usulan penambahan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilayangkan Dewan Pengurus Korpri Nasional belum akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Pemerintah menilai, wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari aspek kebutuhan birokrasi hingga ketahanan fiskal negara.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.
Bima mengatakan usulan itu perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum adanya keputusan.
"Itu perlu pengkajian yang sangat matang karena terkait dengan kebutuhan ke depan seperti apa," ujar Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 16 Juni 2025.
Bima menegaskan bahwa pengambilan keputusan terkait usia pensiun bukan sekadar perkara administratif.
Pemerintah harus berhitung cermat, baik soal kebutuhan ASN di masa depan, rasio regenerasi birokrasi, hingga dampaknya terhadap beban keuangan negara.
"Distribusi aset seperti apa. Jadi perlu proses pengkajian yang lebih matang lagi," ucap mantan Wali Kota Bogor itu.
Usulan perpanjangan usia pensiun ini sebelumnya disampaikan secara resmi melalui surat bernomor B-122/KU/V/2025 yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Ungkit Regenerasi ASN, Begini Respons Istana usai Korpri Minta Batas Pensiun jadi 70 Tahun
Isi surat tersebut mengusulkan penyesuaian usia pensiun untuk berbagai jenjang jabatan ASN.
Sementara di tingkat manajerial, pejabat tinggi utama diusulkan pensiun pada usia 65 tahun (sebelumnya 60 tahun), pejabat tinggi madya menjadi 63 tahun, dan pejabat tinggi pratama 62 tahun.
Sementara itu, pejabat administrator dan pengawas diusulkan pensiun di usia 60 tahun dari sebelumnya 58 tahun.
Untuk jabatan nonmanajerial, Dewan Korpri mengusulkan pejabat pelaksana pensiun di usia 59 tahun.
Sedangkan jabatan fungsional bervariasi: ahli utama 70 tahun, ahli madya 65 tahun, ahli muda 62 tahun, dan ahli pertama 60 tahun.
Perpanjangan batas usia pensiun atau BUP, kata Zudan, bertujuan mendorong keahlian dan karier pegawai ASN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak