Dibela Komisi II DPR, Benarkah Mendagri Tidak Salah dalam Polemik Pulau yang 'Dibereskan' Prabowo?

Hal itu disampaikan Muzani menanggapi sejumlah polemik justru diselesaikan oleh Presiden Prabowo misalnya sengketa pulau antara Aceh-Sumut hingga terbaru masalah Pulau Enggano.

Seharusnya masalah itu bisa diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia mengatakan, masalah-masalah yang terjadi kadang kala bisa diselesaikan oleh Kementerian saja.

"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Presiden Prabowo harusnya dibebani masalah-masalah yang lebih strategis dan komprehensif saja.

"Apakah pulau atau masalah-masalah lain supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara, masuk ke wilayah administrasi Aceh.

Keputusan itu disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai melakukan rapat terbatas dengan kedua gubernur, yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

Baca Juga: Mendagri Disorot Usai Banyak Masalah Diselesaikan Prabowo, Ahmad Muzani: Jangan Jadi Beban Presiden

Selain kedua gubernur, turut hadir dalam rapat di Wisma Negara, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Usai rapat, mereka menyampaikan keterangan pers bersama di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo mengatakan rapat terbatas tersebut dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui Prabowo sedang dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia, usai dari Singapura.

Ia mengemukakan bahwa rapat terbatas tersebut digelar untuk mencari jalan keluar terhadap dinamika empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara.

Prasetyo mengatakan berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, dokumen-dokumen, data-data pendukung, Presiden Prabowo kemudian memutuskan empat pulau masuk wilayah Aceh.