Suara.com - DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmen untuk peningkatan layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) khusus lanjut usia (Lansia).
Beberapa inisiatif strategis telah digulirkan untuk memastikan Lansia mendapatkan akses kesehatan yang mudah, efektif, dan berkelanjutan.
Peningkatan kualitas pelayanan di Posyandu Lansia butuh perhatian khusus. Hal itu berhubungan dengan pendampingan kesehatan terhadap warga Lansia.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, Posyandu Lansia butuh optimalisasi pelayanan. Khususnya terkait peran medis dan penggunaan peralatan.
Di antaranya kemudahan bagi para Lansia untuk pengecekan kadar gula dalam darah. "Fasilitas kesehatan juga penting," ujar Wibi, beberapa waktu lalu.
Dalam hal itu, kata Wibi, DPRD Provinsi DKI Jakarta siap mendukung kebutuhan Posyandu Lansia melalui proses penganggaran.
Pemenuhan kebutuhan sangat diperlukan agar para kader Posyandu aktif menyampaikan kebutuhan bagi Lansia.
"Posyandu Lansia harus diberikan ruang dan fasilitas berupa anggaran agar nanti para penggiat bisa lebih masif lagi bekerja," tutur Wibi.
Harapannya, para Lansia sehat yang sehat maka bisa menunjang dalam beraktivitas, berkarya, dan tetap produktif untuk memenuhi kebutuhan di masa senja.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Sunscreen Terbaik untuk Lansia: Kulit Sehat, Kenyal dan Elastis
"Lansia bisa tetap produktif, tetap bisa bekerja dengan keterbatasan kemampuan," kata Wibi.
Apalagi, sambung Wibi, mendapati banyak Lansia yang kurang beruntung karena ditinggalkan keluarga.
Bahkan, banyak Lansia yang hanya berdiam diri di rumah tanpa memiliki aktivitas.
"Ini peran pemerintah agar Lansia terlindungi," tambah Wibi.
Komitmen DPRD Provinsi DKI Jakarta memperkuat pelayanan Posyandu Lansia menunjukkan keseriusan menghadirkan pelayanan kesehatan yang efisien dan merata.
Realisasi anggaran untuk kebutuhan Posyandu Lansia diharapkan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan Lansia di Jakarta. ***
Berita Terkait
-
DPRD DKI Jakarta Intensifkan Jalur Diplomasi Antarkota Luar Negeri
-
Kakek di Ciracas Tewas Terpanggang, Dugaan Penyebab Kematiannya Bikin Merinding!
-
Viral Dua Bersaudara Titipkan Ibu ke Panti Jompo, Setuju Tak Dikabari Jika Meninggal: Netizen Murka
-
6 Susu Terbaik untuk Orang Tua Usia 50 Tahun: Kaya Gizi, Kuatkan Tulang, dan Tingkatkan Energi
-
DPRD DKI Persiapkan Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Kota Jakarta
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Mahfud MD Geram Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas Soal Anak WNA, Setuju Sanksi Cabut Beasiswa
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng
-
Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji
-
Kerusuhan Meksiko Disorot, Pemerintah Diminta Lindungi WNI dan Waspadai Ancaman Narkoba ke Indonesia
-
BEM se-DIY Gelar Aksi Damai di Malioboro, 400 Personel Polisi Siaga Humanis
-
DPR Sebut Tragedi di Kawasan IMIP Alarm Nasional, Desak Evaluasi Total Tata Kelola Lingkungan