Studi Ungkap Cara Kurangi Konflik Lahan dalam Pengembangan Energi Surya

Suara.com - Pesatnya pembangunan infrastruktur energi terbarukan di berbagai negara kerap memunculkan perdebatan terkait perubahan fungsi lahan. Di satu sisi, kebutuhan energi bersih terus meningkat untuk menekan emisi gas rumah kaca. Namun di sisi lain, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar berpotensi bersinggungan dengan lahan pertanian produktif maupun habitat penting keanekaragaman hayati.

Menjawab tantangan tersebut, tim peneliti dari Cornell University, The Nature Conservancy (TNC), U.S. Geological Survey (USGS), dan Central Michigan University mengembangkan model pemetaan yang dapat membantu menentukan lokasi pembangunan PLTS utilitas dengan mempertimbangkan kepentingan energi, pertanian, dan lingkungan secara bersamaan.

Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal Geography and Sustainability. Melalui model ini, para peneliti berupaya mengidentifikasi wilayah yang paling sesuai untuk pengembangan energi surya sekaligus meminimalkan potensi konflik penggunaan lahan.

Penelitian dilakukan dengan menilai wilayah berdasarkan tiga prioritas yang sering kali saling bersaing, yaitu biaya pembangunan terendah, perlindungan lahan pertanian, dan konservasi lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan para pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi lebih awal area yang berpotensi menimbulkan konflik atau membutuhkan kompromi dalam proses pengembangan energi surya.

"Terdapat konflik penggunaan lahan yang terkait dengan pengembangan energi surya karena ada berbagai pihak yang tertarik pada keanekaragaman hayati, pertanian, dan energi, tetapi pada kenyataannya hal-hal tersebut saling berinteraksi dalam sebuah keterkaitan," ujar penulis senior penelitian sekaligus Assistant Professor of Natural Resources and the Environment di Ashley School of Global Development and the Environment, Steve Grodsky.

Hasil studi menunjukkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang saling memengaruhi. Ketika perlindungan lahan pertanian menjadi prioritas utama, sekitar 80 persen potensi lokasi di lahan pertanian utama dapat dipertahankan dari pembangunan energi surya. Namun, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko deforestasi karena pembangunan panel surya dapat bergeser ke kawasan berhutan.

Sebaliknya, jika pembangunan menghindari area ekologis yang sensitif, biaya tahunan hanya meningkat sekitar 0,17 persen. Dampaknya, lokasi pembangunan lebih banyak diarahkan ke padang rumput, ladang jerami, dan lahan pertanian yang telah diolah.

New York dipilih sebagai studi kasus karena memiliki target iklim yang ambisius. Melalui undang-undang perlindungan iklim yang disahkan pada 2018, negara bagian tersebut menargetkan 70 persen kebutuhan listrik berasal dari energi terbarukan pada 2030 dan mencapai 100 persen pada 2040.

Dalam penelitian ini, para ilmuwan menggunakan skenario pengembangan tenaga surya skala utilitas paling agresif yang disusun oleh New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA). Skenario tersebut mengasumsikan pengurangan emisi gas rumah kaca lebih dari 85 persen pada 2050.

Baca Juga: Yakin Rupiah Menguat Usai Pidato Prabowo, Surya Paloh: Selain Optimisme Apalagi yang Kita Punya?

Untuk mencapai target tersebut, New York diperkirakan membutuhkan kapasitas energi surya sekitar 46.000 megawatt yang memerlukan lahan seluas 107.700 hektar. Meski angka tersebut hanya sebagian kecil dari total luas wilayah New York yang mencapai 30 juta hektar, kebutuhan lahan tetap menjadi perhatian karena wilayah tersebut juga mencakup sekitar 6,5 juta hektar lahan pertanian dan 4,5 juta hektar kawasan lindung.

Menurut penulis utama penelitian, Adam Gallaher, selama ini penentuan lokasi pembangkit tenaga surya umumnya berfokus pada biaya pembangunan paling rendah dan kecepatan implementasi proyek. Namun pendekatan tersebut sering memicu penolakan masyarakat yang khawatir terhadap hilangnya lahan pertanian produktif dan meningkatnya penebangan hutan.

"Secara tradisional, penentuan lokasi pembangkit tenaga surya dievaluasi melalui tujuan biaya terendah di mana tujuan utamanya adalah menempatkan energi dengan cepat, hemat biaya, dan memastikan keandalan. Tetapi ada banyak penolakan dari masyarakat terkait keinginan untuk melindungi lahan pertanian utama dan kekhawatiran tentang penebangan hutan secara besar-besaran," kata Gallaher.

Model yang dikembangkan para peneliti memanfaatkan berbagai data, mulai dari jarak ke jalan dan jaringan transmisi listrik, jenis tanah, hingga penggunaan lahan terkini. Data lingkungan dan pertanian diperoleh dari sejumlah lembaga, termasuk TNC, Departemen Konservasi Lingkungan New York, dan Departemen Pertanian Amerika Serikat.

Meski dikembangkan menggunakan data New York, model ini dirancang agar dapat diterapkan di berbagai wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa. Para peneliti menyimpulkan bahwa transisi menuju energi terbarukan yang memperhatikan aspek ekologis dan ketahanan pangan tetap memungkinkan dilakukan dengan tambahan biaya yang relatif kecil. Dengan perencanaan yang tepat, pengembangan energi surya tidak harus mengorbankan lahan pertanian maupun habitat penting bagi keanekaragaman hayati.

Penulis: Vicka Rumanti