Fraksi Gerindra di DPRD DKI Minta Pramono Luncurkan Kartu Janda Jakarta, Apa Pentingnya?

Suara.com - Sebuah gebrakan datang dari Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (21/7/2025). Mereka secara resmi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program bantuan sosial baru yang spesifik: Kartu Janda Jakarta (KJJ).

Usulan ini disampaikan langsung oleh Anggota Fraksi Gerindra, Jamilah Abdul Gani, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap perubahan APBD 2025.

"Meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," kata Anggota Fraksi Gerindra Jamilah Abdul Gani sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Jamilah, gagasan ini bukanlah isapan jempol semata, melainkan aspirasi langsung dari masyarakat yang mereka serap saat kegiatan reses. Program ini dirancang untuk menyasar kelompok yang sangat rentan secara ekonomi.

Sasarannya adalah para perempuan berstatus janda yang berusia 45 hingga 60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," kata Jamilah.

Usulan ini langsung mendapat sambutan positif dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Anggota Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, menyebut ide ini sangat menarik dan ia secara pribadi mendukungnya.

"Tadi kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta," kata Bambang.

Meski demikian, usulan yang menyita perhatian ini belum mendapat respons langsung dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang juga hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Baca Juga: Nuwun Sewu ke Puan, Prabowo: Bung Karno Bapak Saya Juga