Suara.com - Dunia disebut telah melewati titik kritis dalam transisi menuju energi bersih. Dua laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis Selasa (23/7) menyebutkan bahwa tenaga surya dan angin kini hampir selalu menjadi pilihan paling murah dan paling cepat untuk membangun pembangkit listrik baru.
Tahun 2024 mencatat penambahan kapasitas energi terbarukan global mencapai 582 gigawatt, lonjakan hampir 20 persen dari tahun sebelumnya, sekaligus menjadi ekspansi tahunan terbesar dalam sejarah pencatatan.
Hampir seluruh pembangkit listrik baru yang dibangun tahun ini berasal dari sumber energi terbarukan.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut ini sebagai bukti nyata bahwa dunia telah bergerak maju sejak Perjanjian Paris.
“Bahan bakar fosil hampir habis, dan matahari terbit di era energi bersih. Ikuti saja uangnya,” kata Guterres demikian seperti dikutip dari Euro News.
Dari sisi biaya, laporan Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen proyek energi terbarukan baru menghasilkan listrik dengan biaya lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil paling murah.
Tenaga surya kini bahkan 41 persen lebih murah dari fosil, sementara tenaga angin lepas pantai menjadi sumber energi baru paling terjangkau secara global.
Tak hanya murah, sektor ini juga menciptakan pertumbuhan. Pada 2023, energi bersih mendorong sekitar 10 persen pertumbuhan PDB global dan menyumbang hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi di Eropa.
Namun, kemajuan ini bukan tanpa tantangan. Ketegangan geopolitik, tarif perdagangan, dan keterbatasan pasokan material disebut sebagai ancaman serius terhadap kelanjutan momentum transisi.
Baca Juga: Wagub Surya Bersama Menkes Groundbreaking RSUD Pratama Nias Barat
Di beberapa wilayah, seperti Eropa, hambatan struktural seperti keterlambatan perizinan dan terbatasnya kapasitas jaringan juga memperlambat ekspansi.
Masalah lainnya subsidi bahan bakar fosil masih mendominasi. Guterres menyoroti bahwa dana pemerintah untuk konsumsi bahan bakar fosil masih hampir sembilan kali lipat lebih besar dibandingkan untuk energi terbarukan.
“Negara-negara yang mempertahankan ketergantungan pada fosil tidak sedang melindungi ekonomi mereka, tapi justru menyabotasenya,” ujarnya.
Direktur Jenderal IRENA, Francesco La Camera, menambahkan bahwa agar transisi energi tetap inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kerangka kebijakan yang stabil, kerja sama internasional yang kuat, serta penguatan rantai pasokan global, terutama untuk negara-negara berkembang.
“Transisi ke energi terbarukan tidak bisa dibalik. Tapi kecepatannya, dan keadilannya, tergantung pada keputusan yang kita buat hari ini,” pungkas La Camera.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!