Dukung Gubernur Dipilih Presiden, Legislator Golkar Sebut Usulan Cak Imin Masuk Akal, Mengapa?

Suara.com - Anggota DPR RI fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng, menilai jika usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal Gubernur sebaiknya dipilih Presiden adalah hal yang masuk akal. 

Menurutnya, selama ini juga Gubernur seperti tak punya kewenangan di wilayah, lantaran sifatnya hanya kordinasi saja. 

"Masuk akal. Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah. Wilayahnya kan ada di bupati-bupati. Dia sifatnya fungsinya koordinasi," kata Mekeng di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025). 

Untuk itu, kata dia, kalau cuman tugasnya kordinasi, Gubernur memang sudah seharusnya dipilih oleh Presiden. 

"Kalau sifatnya fungsinya koordinasi ya tunjuk aja dari pemerintah pusat. Supaya pemerintah pusat tahu denyut di daerah itu dari gubernur," katanya. 

"Kalau kita lihat Vietnam ini agak aneh. Kan kabupaten dibubar-in semua. Dia langsung tunjuk ke bawah," sambungnya. 

Sementara ketika disinggung jika sistem pemilihan kepala daerah kembali ke sistem lama akan mencederai otonomi daerah, Mekeng menilai, adanya otonomi juga tak buat rakyat sejahtera. 

"Kalau otonomi tidak membuat rakyat sejahtera juga harus dipikirin," ujarnya. 

"Memangnya otonomi membuat rakyat menjadi sejahtera? Kan enggak juga. Kita ujungnya harus rakyat sejahtera. Mau sistem apapun itu," sambungnya. 

Baca Juga: Dipamer Polisi ke Publik, Misteri Tewasnya Diplomat Arya Daru Tersingkap Lewat Bukti Kondom?

Usulan Gubernur Dipilih Presiden

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku usulan pemisahan antara Pemilu dan Pilkada merupakan hasil pertemuan dari pihak Nahdlatul Ulama (NU).  

Berdasarkan hasil beberapa kali pertemuan, lanjut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, NU meminta agar PKB untuk mengkaji ulang soal Pilkada jika dilakukan secara langsung.  

“Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya, mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional,” kata Cak Imin, saat Harlah PKB ke-27, di Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.  

Faktor lain agar pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD yakni terlalu merepotkan pemerintah pusat. Ia menilai, sejauh ini belum semua daerah bisa mandiri.  

“Ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” ucapnya.  

Atas dasar kondisi tersebut, PKB berkesimpulan jika harus mencari jalan lain yang lebih efektif antara keinginan rakyat dan kemauan pemerintah pusat.  

“Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama Gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.  

“Tetapi Bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka Bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” imbuhnya.