Suara.com - Dari menumbuhkan karang tahan panas hingga menanam rumput laut untuk menyerap karbon, berbagai intervensi iklim kini mulai diterapkan di lautan. Tujuannya mulia: menyelamatkan ekosistem laut dari dampak krisis iklim yang kian parah.
Namun, tanpa tata kelola yang bertanggung jawab, intervensi ini bisa memicu kerusakan baru.
Peringatan itu datang dari studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Science, dipimpin oleh Profesor Tiffany Morrison dari University of Melbourne.
Penelitian ini mengulas lonjakan inovasi berbasis laut sebagai respons atas pemutihan karang, naiknya permukaan air laut, dan turunnya keanekaragaman hayati.
“Tanpa pengawasan yang tepat, kita berisiko mengulangi kesalahan masa lalu, menerapkan solusi yang tidak efektif, tidak adil, bahkan berbahaya,” kata Profesor Morrison.
Ia menyoroti bahwa teknologi dan inovasi berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan dunia untuk mengatur dan menilai dampaknya. Contohnya, budidaya karang tahan iklim atau upaya mengurangi keasaman laut memang menjanjikan, tapi belum tentu aman dalam jangka panjang tanpa evaluasi ketat.
Para peneliti menekankan pentingnya pendekatan baru yang mereka sebut sebagai transformasi kelautan yang bertanggung jawab, mengutamakan keberlanjutan, keadilan sosial, dan adaptasi yang berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal menimbang risiko dan manfaat,” ujar Morrison. “Tapi juga memastikan solusi yang diambil tidak mengabaikan etika, hak masyarakat, dan nilai-nilai lokal.”
Rekan penulisnya, Profesor Neil Adger dari University of Exeter, menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci. Menurutnya, pengetahuan dan nilai-nilai masyarakat adat serta komunitas pesisir harus menjadi dasar sejak tahap perencanaan intervensi.
Baca Juga: Kenapa Hilangnya Keanekaragaman Hayati Memperparah Krisis Iklim?
“Tanpa itu, teknologi secanggih apa pun bisa gagal atau bahkan memperburuk ketimpangan,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan protokol bioetika baru yang mempertimbangkan implikasi sosial dan ekologis jangka panjang.
Profesor Morrison baru-baru ini menerima Australian Laureate Fellowship dari ARC untuk risetnya dalam membentuk masa depan laut global yang lebih adil dan berkelanjutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP