"Mundur Kebangetan!" Sejarawan Geram Pemerintah Paksakan Narasi Tunggal G30S/PKI

Suara.com - Upaya pemerintah menulis kembali buku sejarah nasional terkait G30S mendapat kritik keras dari sejarawan, Asvi Warman Adam.

Ia menilai, langkah tersebut sebagai sebuah “kemunduran” karena kembali memaksakan narasi tunggal Orde Baru, terutama dalam penggunaan istilah “G30S/PKI”.

“Ini merupakan tamparan atau kritik bagi buku yang sekarang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan,” tegas Asvi dalam talkshow diskusi buku “Trilogi Refleksi 60 Tahun G30S”.

Asvi menjelaskan bahwa dunia akademik dan penulisan sejarah pasca-reformasi sebenarnya telah bergerak maju.

Ia merujuk pada buku pelajaran yang terbit tahun 2012, bahkan hingga tahun lalu, sudah tidak lagi menggunakan embel-embel “/PKI”.

Bahkan, memperkenalkan siswa pada tujuh versi berbeda mengenai peristiwa G30S untuk mendorong pemikiran kritis.

“Nah, sekarang kembali lagi ke versi tunggal. Saya tidak tahu apakah ini perintah siapa, kok mundurnya kebangetan,” ujarnya dengan nada heran, mempertanyakan kebijakan baru tersebut.

Pandangan yang serupa juga diujarkan oleh Kepala Desk Budaya Harian Kompas, Muhammad Hilmi Faiq.

Menurutnya, sejarah tunggal yang dipaksakan pemerintah selama lebih dari 30 tahun ibarat memungut serpihan cermin yang pecah secara selektif.

Baca Juga: Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan

“Sejarah itu seperti cermin yang kemudian di hadapan kita, cermin itu pecah. Pemerintah kemudian mengambil serpihan-serpihan cermin itu yang berderai, yang kira-kira menghasilkan gambar sesuai dengan yang mereka inginkan. Sementara serpihan-serpihan lain yang merugikan itu dianggap tidak ada,” jelas Faiq, di Gedung Kompas Gramedia.

Menurut Asvi, karya-karya alternatif seperti novel sejarah, Eks Duta Besar RI untuk Yusron Ihza Mahendra, menjadi penting sebagai penyeimbang.

Kehadirannya seolah menjadi “antitesis” dari upaya penyeragaman sejarah yang kembali dilakukan oleh negara.

“Ini akan membantu bagi generasi muda yang sekarang tampaknya bisa menikmati karya sastra,” tambahnya, Selasa (30/9/2025).

Meski demikian, iklim ketakutan masih membayangi peredaran buku-buku kritis.

Bahkan, Asvi berkelakar bahwa karya sastra cenderung lebih aman dari ancaman penyitaan karena sifatnya yang tidak langsung.