Prabowo: Pejabat Turun Dinyinyiri, Tak Turun Disalahkan, Kami Siap Dihujat

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas di hadapan para menterinya, seorang pemimpin wajib hukumnya untuk siap menerima hujatan, fitnah, dan kritik. Menurutnya, semangat kerja untuk rakyat tidak boleh kendur hanya karena cemoohan dan pandangan negatif.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat terbatas di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1/2026).

Rapat itu dihadiri oleh 10 menteri serta jajaran pimpinan daerah Aceh, termasuk Gubernur Muzakir Manaf.

Prabowo menyoroti adanya kecenderungan di sebagian kalangan yang selalu memandang setiap langkah pemerintah dari kacamata negatif. Ia memberikan contoh konkret tentang posisi pejabat yang serba salah saat menangani bencana alam.

Menurutnya, kehadiran pemimpin di lokasi bencana seringkali dicibir, namun jika tidak hadir pun akan disalahkan. Padahal, tujuan utama turun langsung ke lapangan adalah untuk mengidentifikasi masalah secara cepat dan akurat, bukan sekadar seremoni.

Dengan bertemu langsung kepala daerah di lokasi, pemerintah pusat bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai kebutuhan mendesak dan melakukan pengecekan silang.

"Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada saya tahu langsung saya bisa cek, kan begitu ceritanya," ucap Prabowo.

Ia secara khusus menegaskan kepada seluruh jajarannya, mulai dari menteri, kepala badan, hingga gubernur, bahwa salah satu risiko dan kewajiban menjadi seorang pemimpin adalah kesiapan mental untuk menghadapi segala bentuk serangan verbal.

Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa hujatan tersebut tidak boleh membuat para pejabat patah arang.

Baca Juga: Prabowo Soal Bantuan Bencana: Pemerintah Terbuka, Asal Tulus dan Jelas Mekanismenya

Sebaliknya, kritik harus dijadikan sebagai bahan koreksi dan pengingat untuk selalu waspada dalam menjalankan amanah.

Ia menegaskan bahwa pemerintahannya menggunakan pendekatan kerja yang berbasis pada bukti dan hasil nyata di lapangan. Kehadiran pejabat di berbagai daerah bukan untuk agenda wisata atau pencitraan semata.

"Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri, pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata. dia datang dia melihat, mencatat, mengerti mengambil keputusan, kan demikian," ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa fokus utama pemerintahannya saat ini adalah bagaimana cara meringankan dan mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat.

Berbagai kritik pedas dan komentar negatif yang datang dipandangnya sebagai pengingat, namun ia memastikan hal itu tidak akan menjadi penghalang bagi pemerintah untuk terus bekerja mengurus kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Tugas kita, saya, walaupun tidak sehari-hari sama saudara ya, saya di pusat ya, saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional," pungkas dia.