28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?

Suara.com - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah mencabut izin usaha terhadap 28 perusahaan yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan bahwa pencabutan izin usaha tersebut didasarkan pada hasil investigasi, baik yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan maupun Satgas PKH.

“Korporasi yang dapat dibuktikan secara kuat dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat, telah melakukan pelanggaran baik pelanggaran administratif di bidang kehutanan dan/atau tindak pidana pada wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Barita di Kejaksaan Agung, Selasa (27/1/2026).

Barita merinci, dari 28 korporasi yang ditindak, terdapat 22 subjek hukum korporasi yang izin usahanya dicabut oleh Kementerian Kehutanan.

Kemudian, ada dua subjek hukum korporasi yang izinnya dicabut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya, tiga subjek hukum korporasi izin usahanya dicabut oleh Kementerian Pertanian.

“Dan ada satu subjek hukum karena ruang lingkupnya lokal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh,” ucapnya.

Barita menyampaikan, setelah izin usaha ke-28 korporasi tersebut dicabut, lahan yang selama ini dikuasai perusahaan akan dikembalikan ke Satgas PKH, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Setelah itu, lahan puluhan perusahaan tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Nantinya, Satgas PKH juga akan melakukan inventarisasi bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ke-28 perusahaan yang izin usahanya telah dicabut.

Baca Juga: Bantah Tebang Pilih, Satgas Ungkap Proses di Balik Perintah Prabowo Sikat 28 Izin Perusahaan

“Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa pencabutan perizinan selain merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dari korporasi atau subjek hukum yang melanggar, juga adalah bagian dari penegakan hukum,” ujarnya.

“Tidak terbatas hanya administratif, tetapi tim investigasi baik oleh Satgas yang melakukan fungsi-fungsi penelitian, pengumpulan data, pengecekan data di lapangan, dengan memperhitungkan data-data objektif, juga tentunya dikoordinasikan dengan unsur aparat penegak hukum yang ada di dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini,” imbuhnya.

Selain melakukan pencabutan terhadap izin usaha, Barita menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan inventarisasi perbuatan melawan hukum yang berdampak pada pertanggungjawaban pidana.

“Nah, ini sekarang sedang berproses untuk ditindaklanjuti. Tapi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa sebelumnya juga Bareskrim Polri juga telah menetapkan tersangka atas beberapa korporasi,” jelasnya.

Proses tersebut kini sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Diharapkan, pemeriksaan itu bisa memberikan informasi terhadap kinerja yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha 28 perusahaan tersebut.

“Proses penyidikan juga sedang berlanjut berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ya. Ini kita harapkan bisa memberikan informasi dan penjelasan terhadap kinerja berkaitan dengan pencabutan perizinan berusaha dari 28 korporasi tadi,” tandasnya.