- Wamenhaj Dahnil Anzar rencanakan asrama haji jadi pusat ekonomi haji dan umrah.
- Pemerintah wajibkan jemaah umrah berangkat lewat asrama haji demi dukung maskapai nasional.
- Dahnil Anzar dorong asrama haji dikelola profesional sebagai pusat ekosistem ekonomi haji.
Suara.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk menjadikan asrama haji sebagai pusat pengembangan ekonomi haji dan umrah. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah mewajibkan keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji guna memperkuat maskapai nasional dan meningkatkan kenyamanan jemaah.
Hal tersebut disampaikan Dahnil dalam rapat pengharmonisasian RUU Pengelolaan Keuangan Haji bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Dahnil menjelaskan bahwa Presiden RI telah berulang kali memberikan arahan agar aset asrama haji yang luas dapat diberdayakan secara maksimal. Ia mencontohkan Asrama Haji Medan yang memiliki luas 14 hektare dan Pondok Gede seluas 15 hektare, namun selama ini Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan belum optimal.
"Presiden berulang kali memerintahkan kepada kami agar asrama haji bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji," ujar Dahnil.
Dahnil menyoroti potensi besar dari ekosistem umrah yang mencapai 2,6 juta hingga 3 juta jemaah per tahun, jauh lebih besar dibandingkan kuota haji tahunan yang berjumlah 221 ribu orang. Selama ini, banyak jemaah umrah Indonesia menggunakan maskapai asing, sehingga potensi ekonomi nasional tidak terserap maksimal.
"Banyak jemaah umrah kita menggunakan penerbangan negara lain, padahal tidak ada kewajiban harus menggunakan maskapai tertentu. Presiden meminta kami mendukung ekosistem ekonomi ini untuk memperkuat maskapai nasional (national flight)," tuturnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah tengah merancang skema kerja sama dengan Garuda Indonesia. Nantinya, seluruh proses keberangkatan jemaah umrah, termasuk check-in dan pengurusan dokumen, akan diselesaikan di asrama haji.
"Jemaah umrah nantinya akan menyelesaikan seluruh proses check-in di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara; mereka sampai di sana bisa langsung berangkat atau boarding," jelasnya.
Selain bekerja sama dengan Garuda, pemerintah berencana melibatkan Danantara untuk memperbaiki fasilitas asrama haji. Menurut Dahnil, Presiden juga menginstruksikan pengkajian Kerja Sama Operasi (KSO) asrama haji dengan pihak profesional di bidang perhotelan.
Baca Juga: Tegas! 13 Calon Petugas Haji Dipulangkan Saat Diklat karena Indisipliner dan Manipulasi Data
"Kami mendorong agar Danantara terlibat memperbaiki asrama haji kita. Kami diminta mengkaji KSO asrama haji dengan pihak yang lebih profesional di bidang perhotelan, sehingga fungsinya sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji bisa berkembang," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
Terkini
-
Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden
-
Transjakarta Berduka dan Serahkan Penyelidikan Kecelakaan Maut di Pondok Labu ke Polisi
-
Tolak PSN Merauke, Majelis Rakyat Papua Peringatkan Risiko Kepunahan Masyarakat Adat
-
Anggota Komisi III DPR: MKMK Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK!
-
SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
-
Gus Ipul Minta Pendamping PKH Datangi 11 Juta Peserta PBI yang Dinonaktifkan
-
Golkar Resmi Proses PAW Adies Kadir, Sarmuji Tegaskan Tak Ada 'Lompat Pagar'
-
MKMK Dinilai Hanya Bisa Adili Etik, Keppres Pengangkatan Adies Jadi Hakim MK Tak Bisa Dibatalkan?
-
Drama Tetangga: Teriakkan Suara Drum Berujung Pengeroyokan, Korban Malah Jadi Terlapor
-
Nasib Tragis Sutaji, Pemuda Pondok Labu Tewas Terlindas Transjakarta di Depan Bus Stop Taman DDN