Kemendagri Pastikan Stabilitas Harga Bahan Pokok Tetap Terjaga Menjelang Idulfitri 2026

Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat hingga menjelang Idulfitri 2026. Ia optimistis tingkat inflasi pada momentum Lebaran tahun ini dapat lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Kita akan memasuki masa libur hingga besok, namun pemantauan harga tetap dilakukan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa meskipun sudah memasuki hari-hari terakhir, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menanggapi dinamika harga di sejumlah daerah, Tomsi secara khusus meminta Pemda menerapkan pendekatan perbandingan harga dengan wilayah sekitar. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya anomali harga komoditas di beberapa daerah yang mengalami kenaikan signifikan, sementara wilayah tetangganya relatif stabil atau hanya mengalami sedikit kenaikan.

“Jika daerah tetangga tidak mengalami kenaikan atau hanya sedikit naik, tetapi di satu wilayah harganya melonjak tinggi, maka Pemda harus segera turun langsung ke pasar untuk melakukan pengecekan,” tegasnya.

Selain pengendalian harga di tingkat pasar, Tomsi juga menekankan pentingnya pengelolaan logistik yang efektif. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga maupun Pemda, menyampaikan laporan kendala distribusi pangan secara rinci dan spesifik sesuai titik permasalahan yang terjadi, bukan hanya laporan umum.

“Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail. Misalnya terkait kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan,” jelasnya.

Sebagai informasi, rakor ini melibatkan sinergi lintas instansi, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Hadir secara langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah. Kemudian hadir secara virtual dari sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. ***