5 Aksi Dasco Jadi Jangkar Legislasi hingga Persatuan Nasional di Bulan Maret 2026

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional dalam menuntaskan beragam persoalan, baik legislasi maupun kebijakan praktis untuk masyarakat, sepanjang bulan Maret 2026.

Boni Hargens, pengamat politik, menilai kerja-kerja Dasco selama bulan Maret ini lekat dengan upaya menyatkan seluruh kekuatan nasional untuk menuntaskan kebijakan-kebijakan prorakyat.

Terlebih, kata dia, dalam situasi geopolitik saat ini yang menunjukkan ketidakpastian global dan semakin kompleks.

"Semangat persatuan yang digelorakan Pak Sufmi Dasco Ahmad bukan sekadar kebutuhan domestik, tapi juga internasiomnal" kata Boni Hargens, dikutip hari Jumat (27/3/2026).

Berikut sejumlah aksi dan pernyataan strategis Dasco terkait persatuan nasional dan pemecahan masalah publik selama Maret 2026.

1. Menjamin Transparansi UU Ketenagakerjaan di Senayan

Selasa 3 Maret, suasana di Gedung DPR RI sempat hangat oleh kedatangan perwakilan buruh, yang mempertanyakan perihal revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK.

Dasco menerima audiensi serikat pekerja di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III. Ia menegaskan, tidak akan ada "jalan pintas" dalam revisi aturan ketenagakerjaan.

Karenanya, dia mengatakan revisi UUK itu harus melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan para buruh untuk menjamin agar beleid tersebut benar-benar berpihak.

Baca Juga: Pengamat: Dasco Baca Situasi Dunia, Maka Jadi 'Arsitek Pertemuan' Prabowo-Mega

"DPR, pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha sudah sepakat untuk duduk bersama supaya kita dapatkan suatu undang-undang yang memang disepakati oleh semuanya. Tidak boleh ada pihak yang merasa ditinggalkan dalam proses teknis ini," kata Dasco seusai pertemuan.

2. Menepis 'Kegaduhan Digital'

Kamis 5 Maret, dalam acara peluncuran buku di kampus Institute Teknologi Bandung atau ITB, Dasco menyerukan agar publik bijak bermedia sosial, sehingga tidak mengganggu persatuan nasional.

Apalagi, kata dia, di media-media sosial lebih banyak menjadi wadah mencaci satu sama lain.

"Saat ini, masyarakat sipil kita tak kompak. Satu sama lain saling mencaci, saling mempertanyakan kebijakan pemerintah secara tak sehat. Dalam media sosial saya lihat sudah tak sehat," kata Dasco.

Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai, kondisi masyarakat sipil kini terpecah belah, dan hal tersebut tidak baik untuk demokrasi.