Harga BBM Terancam Melejit, Komisi V DPR Desak Pemerintah Stop WFH dan Revolusi Transportasi Publik!

Suara.com - Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah berani dan revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional. Desakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga energi global.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai ketergantungan akut masyarakat terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar fosil membuat ekonomi nasional kini berada di posisi sangat rentan. Alih-alih sekadar menerapkan kebijakan reaktif seperti Work From Home (WFH), pemerintah diminta memberikan solusi permanen.

“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” ujar Huda kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Politisi PKB ini menggarisbawahi bahwa kedaulatan energi nasional hanya bisa dicapai jika transportasi massal diperkuat. Pemerintah pun didesak menyusun peta jalan (roadmap) yang matang agar angkutan umum bisa diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok.

“Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area,” tegasnya.

Jangan Hanya Jakarta Sentris

Huda juga melontarkan kritik pedas terkait ketimpangan fasilitas transportasi massal antarwilayah.

Ia menyayangkan lambatnya pembangunan angkutan umum di daerah-daerah luar ibu kota yang kerap terbentur efisiensi anggaran. Karena itu, ia mendorong penguatan sistem Buy The Service (BTS) di kota-kota besar lainnya secara masif.

“Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai,” ungkap Huda.

Baca Juga: Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan

Sebagai langkah konkret, Huda mengusulkan  mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi ke subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) bagi angkutan umum. Strategi ini diyakini mampu menekan biaya transportasi masyarakat secara drastis di tengah mahal bensin.

“Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa "pemaksaan" perpindahan moda transportasi harus dibarengi kesiapan infrastruktur. Jika armada sudah mencukupi dan nyaman, barulah pemerintah bisa menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi seperti manajemen parkir atau Electronic Road Pricing (ERP).

“Langkah pembatasan ini tentu dilakukan dengan adanya penyediaan armada transportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu,” ujarnya.

Huda juga menegaskan bahwa penguatan transportasi publik bukan sekadar urusan kemacetan, melainkan investasi strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

“Jadi kami menilai krisis energi yang kita hadapi saat ini merupakan momentum pas untuk melakukan pembenahan angkutan massal secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.