- Novita Meliana Pratiwi dan rekan pengemudi daring melakukan aksi di Monas saat Hari Buruh menuntut transparansi pendapatan.
- Skema potongan ganda oleh aplikator menyebabkan pendapatan bersih pengemudi ojek daring menyusut drastis hingga mencapai 40 persen.
- Para pengemudi mendesak pemerintah segera menetapkan regulasi batas atas potongan aplikasi agar tercipta iklim kerja yang adil.
Suara.com - Momentum Hari Buruh tahun ini menjadi panggung bagi para pekerja kemitraan untuk mengungkap fenomena erosi pendapatan akibat skema potongan algoritma yang kian mencekik. Salah satunya datang dari pengemudi ojol.
Novita Meliana Pratiwi, seorang pengemudi ojek daring asal Pademangan, Jakarta Utara, hadir di kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk menyuarakan ketimpangan ekonomi yang dialaminya.
Bersama sepuluh rekan sejawatnya, ia menembus kemacetan ibu kota sejak pagi buta demi menuntut transparansi atas skema bagi hasil yang dianggap tidak lagi berkeadilan.
"Kurang lebih jam 8 pagi lah sampai ke sini, karena macet. Jadi kami ke sini semuanya pakai motor masing-masing," ungkap Novita.
Persoalan utama yang mencuat dalam aksi ini adalah praktik potongan ganda, yang membuat pendapatan bersih para pengemudi menyusut hingga angka 40 persen.
Kebijakan fitur layanan memaksa para mitra untuk menanggung beban biaya tambahan, hanya demi mendapatkan akses terhadap pesanan yang lebih banyak.
Struktur biaya yang ditetapkan aplikator mengharuskan pengemudi membayar biaya tetap per sepuluh pesanan, di luar potongan komisi reguler per transaksi.
Secara matematis, beban finansial ini menciptakan dilema bagi pengemudi yang terpaksa mengejar produktivitas tinggi namun dengan margin keuntungan yang semakin tipis.
"Satu sampai dua orderan dipotong Rp3ribu, tiga sampai empat dipotong Rp8.500, lima sampai enam dipotong Rp13.500, tujuh delapan sembilan itu dipotong Rp18 ribu, dan 10 orderan ke sananya itu kami mesti dipotong lagi Rp20 ribu. Jadi double potongannya dari kantor," keluh Novita.
Baca Juga: Getaran Sound Horeg dan Lautan Buruh Membelah Jantung Jakarta di May Day 2026
Realitas ekonomi ini terasa semakin membebani bagi Novita, yang memikul tanggung jawab sebagai orang tua tunggal sekaligus tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya.
Biaya pendidikan anak di sekolah swasta menjadi variabel pengeluaran tetap yang harus dipenuhi, di tengah fluktuasi penghasilan harian yang tidak menentu.
"Ya saya ibu rumah tangga sekaligus bapak juga ya, karena kebetulan suami saya udah meninggal. Saya yang jadi tulang punggung lah buat anak-anak di rumah. Ada dua, paling kecil kelas 3 SD, yang kedua itu baru kelas 2 SMK. Yang SMK kebetulan sekolahnya di swasta," tutur Novita.
Selain aspek finansial, inefisiensi pada fitur proteksi dan filter penumpang perempuan juga dianggap sebagai kegagalan sistem dalam memberikan kenyamanan kerja bagi mitra perempuan.
Meskipun teknologi filter telah tersedia, kebocoran sistem masih sering terjadi sehingga pengemudi perempuan tetap menerima pesanan dari penumpang laki-laki yang bukan prioritas mereka.
"Jadi kayaknya nggak efisien gitu," kata Novita.
Mewakili rekan-rekannya, Novita berharap pemerintah segera mengintervensi regulasi batas atas potongan aplikasi, agar tercipta iklim kerja ekonomi digital yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
"Ya semoga bisa terkabul lah, kayak macam dihilangkan biaya Grab hemat. Jadi driver nggak harus bayar lagi untuk dapat lebih banyak orderan gitu. Terus potongan juga kalau bisa memang benar-benar diturunkan hanya 10 persen," harapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BGN Siapkan Efisiensi Besar-Besaran, 8 Juta Penerima MBG Terancam Dicoret
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA
-
Resmikan 8 MPP Baru, Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi
-
Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus
-
Bahas Anggaran 2027, Kepala BGN Nanik S Deyang Resmi Tunjuk Agustina Arumsari Jadi Jubir
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri