Beijing Kirim Pesan Keras ke Indonesia dan Negara-negara ASEAN soal Laut China Selatan

Suara.com - China mendesak negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia untuk melawan gangguan dalam proses penyusunan kode etik Laut China Selatan yang selama ini menjadi wilayah sengketa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan pembentukan kode etik merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas kawasan.

“Penyusunan kode etik di Laut China Selatan adalah langkah penting dalam implementasi Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan,” kata Guo dalam konferensi pers di Beijing, Senin (11/5/2026) seperti dilansir dari Anadolu Agency.

Menurut Guo, dokumen tersebut akan membantu China dan negara-negara ASEAN mengelola perbedaan, meningkatkan kerja sama, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan.

China dan ASEAN sendiri telah mendiskusikan deklarasi tersebut sejak 2002.

Beijing mengklaim konsultasi terkait teks akhir dokumen kini masih terus berlangsung secara intensif.

Pernyataan China muncul setelah para pemimpin ASEAN dalam pertemuan puncak di Filipina pekan lalu kembali menegaskan pentingnya kode etik Laut China Selatan yang mengikat secara hukum dan sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Filipina juga mengumumkan pembentukan ASEAN Maritime Center yang akan berbasis di negara tersebut.

Pusat maritim itu disebut akan mendukung mekanisme ASEAN dalam menangani isu-isu kelautan kawasan.

Baca Juga: Jelang Pengumuman Rebalancing MSCI, IHSG Dibuka Menghijau ke Level 6.946

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., mengaku situasi di Laut China Selatan kini semakin sulit diprediksi.

“Situasi di Laut China Selatan menjadi semakin sulit dibaca,” ujar Marcos usai memimpin KTT ASEAN di Cebu.

Meski demikian, Marcos menegaskan pembentukan pusat maritim ASEAN bukan untuk menghadapi negara tertentu.

Menurutnya, tujuan utama organisasi itu adalah menjaga kebebasan navigasi dan pelayaran damai di Laut China Selatan.

Marcos juga menyinggung dampak besar penutupan Selat Hormuz terhadap perdagangan global.

Marcos memperingatkan konsekuensi yang jauh lebih besar bisa terjadi jika gangguan serupa terjadi di Laut China Selatan.

“Jika hal seperti itu terjadi di Laut China Selatan, konsekuensinya akan sangat mengkhawatirkan bahkan untuk dibayangkan,” katanya.

Laut China Selatan menjadi salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia. Kawasan tersebut juga menjadi titik sengketa utama antara China dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.