Konflik Papua Tak Kunjung Usai, Komnas HAM Desak Tiga Pihak Ini Segera Duduk Bersama

Suara.com - Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey, menegaskan bahwa jalan keluar dari krisis yang terjadi di Tanah Papua tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama.

Ia mendesak pemerintah untuk segera melanjutkan inisiasi dialog kemanusiaan sebagai satu-satunya rute penyelesaian konflik yang diakui dunia.

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Terjebak di antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN" di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).

Menurut Frits, gagasan dialog ini merupakan kelanjutan dari langkah yang telah dimulai oleh Komnas HAM sejak empat tahun lalu.

Ia memberikan catatan serius bagi rezim pemerintahan saat ini maupun yang akan datang agar tidak abai terhadap instrumen dialog tersebut.

"Dialog kemanusiaan yang sudah digagas dan diinisiasi oleh Komnas HAM pada 4 tahun yang lalu itu harus menjadi satu-satunya cara yang dilanjutkan oleh rezim pemerintahan ini," ujar Frits.

Frits menjelaskan secara spesifik mengenai terminologi yang ia gunakan. Ia memilih untuk tidak menggunakan kata "damai" agar fokus penyelesaian lebih menitikberatkan pada sisi martabat manusia yang selama ini terabaikan.

"Dialog kemanusiaan, saya tidak menggunakan terminologi dialog damai, tidak. Saya ingin menggunakan terminologi dialog kemanusiaan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia merinci tiga komponen utama yang harus duduk bersama dalam meja dialog kemanusiaan tersebut.

Baca Juga: Penjajahan Gaya Baru? PSN Papua Berpotensi Singkirkan Warga Lokal

Stakeholder tersebut mencakup para korban, kelompok berseberangan secara politik, dan pihak pemerintah.

"Siapa yang mereka menjadi bagian dari proses dialog kemanusiaan? Pertama adalah mereka yang menjadi korban dari hak asasi manusia, yang kedua adalah mereka yang secara ideologi itu memiliki pandangan politik yang berbeda, Yang ketiga itu pemerintah sendiri," jelasnya.

Ia juga meluruskan pandangan keliru yang selama ini mungkin menjadi hambatan bagi pemerintah untuk memulai pembicaraan.

Baginya, dialog bukanlah bentuk pengakuan kesetaraan antara negara dengan kelompok sipil bersenjata atau politik, melainkan sebuah metode teknis untuk menghentikan kekerasan.

"Jadi dialog harus dimaknai bukan soal kesetaraan pemerintah dengan kelompok-kelompok ini, tidak. Tapi dialog adalah sebuah sarana yang diakui sebagai sebuah rute penyelesaian konflik. Tidak ada cara lain di dunia ini kecuali dialog itu," ujarnya.(Reporter: Tsabita Aulia)