Lahan Papua Cuma Dihargai Rp300 Ribu, Yorrys Raweyai: Itu Tidak Manusiawi

Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yor Burys Raweyai, memberikan tanggapan terkait viralnya acara nonton bareng film dokumenter ‘Pesta Babi’ yang belakangan memicu reaksi dari aparat di sejumlah daerah.

Yorrys menilai film tersebut merupakan kritik terhadap pengrusakan hutan yang kini masif terjadi, terutama di tanah Papua.

Hal itu disampaikan Yorrys saat ditemui sebelum melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN" yang digelar di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat.

Menurut Yorrys, masyarakat sebaiknya tidak hanya terpaku pada judul film tersebut, melainkan melihat substansi pesan yang disampaikan secara utuh mengenai kelestarian hutan di Indonesia.

“Sebetulnya begini, kalau anda nonton, jangan lihat judulnya ya, kalau judul itu memang kayaknya terkesan itu ya. Tetapi kalau anda menonton dia secara keseluruhan, itu dia sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana masalah-masalah perusakan hutan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Papua ya,” ujar Yorrys kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Ia pun menyentil respons pemerintah dan aparat yang dinilai berlebihan dalam menanggapi pemutaran film tersebut. Menurutnya, tindakan mempertanyakan sumber pembiayaan justru membuat film tersebut semakin viral.

“Ini kan strategi daripada produser yang menurut saya hebat. Cuma karena ditanggapi oleh pemerintah dengan segala macam, tanya siapa yang biayai dan lain sebagainya, ini menjadi masalah untuk semua orang tahu, akhirnya viralnya ke mana-mana,” lanjutnya.

Yorrys menegaskan bahwa film dokumenter seperti itu merupakan masukan penting bagi DPD RI, terutama dalam proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Ia juga mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) terkait isu pelarangan film tersebut.

Baca Juga: Polemik PSN Papua Tak Bisa Lagi Dipandang Sebelah Mata, DPD Resmi Bentuk Pansus

“Waktu itu Menko Polhukam katakan bahwa itu nggak ada larangan, itu mungkin dari masing-masing ini ya, anggota aja yang mau ngecek atau apa, tapi secara resmi itu tidak ada larangan,” tegasnya.

Eksploitasi Hutan dan PSN

Lebih lanjut, Senator asal Papua ini menyoroti dampak nyata dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang mencakup lahan seluas 2,5 juta hektar untuk komoditas padi dan tebu.

Yorrys mempertanyakan transparansi pembersihan lahan yang mengorbankan hutan alam.

“Eksploitasi di Papua itu bukan baru, itu dari dulu ya, kita mesti tahu juga. Cuma memang yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke itu yang 2,5 juta (hektare), kami pernah pertanyakan di situ,” ujar Yorrys.

Ia mempertanyakan nasib kayu-kayu hasil pembukaan hutan tersebut yang hingga kini tidak jelas rimbanya.

“Sekarang pertanyaannya kalau itu (lahan) dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana itu? Kan pasti ada pemotongan hutan kan, pembukaan lahan," ungkapnya.

Terkait isu rendahnya ganti rugi lahan masyarakat yang dihargai sebesar Rp300 ribu per hektare sebagaimana disebut dalam tayangan yang viral, Yorrys menilai pola pembebasan lahan tersebut keliru dan tidak manusiawi.

“Kita dapat laporan tentang harga itu. Ini yang saya bilang penataan tentang pola pembebasan lahan itu menurut saya itu keliru. Itu dia punya, kenapa kita nggak jadikan dia sebagai mitra untuk bersama-sama? Jadi ada rasa memiliki, bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusia lah,” ujarnya. (Reporter: Tsabita Aulia)