Jangan ke Arab Dulu! Asosiasi: Ribuan Dapur MBG Lokal Disuspensi, Daerah 3T Belum Terurus

Suara.com - Rencana pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke Arab Saudi menuai catatan kritis dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).

Asosiasi menilai pemerintah sebaiknya lebih dulu menuntaskan berbagai persoalan pelaksanaan MBG di dalam negeri sebelum membawa program unggulan tersebut ke luar negeri.

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan pihaknya pada dasarnya  mendukung upaya pemerintah memperluas manfaat MBG bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Namun, menurut dia, langkah tersebut seharusnya dilakukan setelah program benar-benar berjalan optimal di Indonesia.

"Dengan kondisi saat ini, di mana hampir 30 persen dapur MBG pernah disuspend dan lebih dari 2.200 dapur masih dibekukan, serta cakupan di daerah terpencil yang masih sangat terbatas, ekspansi ke Jeddah terasa prematur," ujar Rivai dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Rivai, keberhasilan MBG seharusnya terlebih dahulu dibuktikan di dalam negeri, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini paling membutuhkan intervensi gizi.

"Kita harus membuktikan keberhasilan di Indonesia terlebih dahulu sebelum melangkah ke luar negeri," ujarnya.

Pernyataan tersebut merespons rencana Badan Gizi Nasional (BGN) membuka dapur MBG di Jeddah, Arab Saudi.

Program itu nantinya ditujukan bagi siswa Indonesia yang bersekolah di Arab Saudi dan saat ini masih berada dalam tahap kajian.

Baca Juga: Masalah Krusial di Mina Terkuak, Jemaah Haji Tak Makan 9 Jam hingga Tenda Melebihi Kapasitas

Rivai menyoroti masih besarnya pekerjaan rumah dalam pelaksanaan MBG di Tanah Air.

Berdasarkan data BGN, dari sekitar 27.208 dapur MBG yang beroperasi sejak Januari 2025, sebanyak 8.182 dapur pernah dikenai sanksi penangguhan operasional.

Penangguhan itu terjadi akibat berbagai persoalan, mulai dari kasus keracunan pangan, dugaan markup harga bahan baku, hingga pelanggaran standar sanitasi dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Tak hanya itu, hingga akhir Mei 2026 tercatat masih ada 2.213 dapur yang berstatus dibekukan.

Di sisi lain, Rivai mengingatkan bahwa masih banyak wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menikmati manfaat program secara optimal. Padahal, menurut dia, daerah-daerah tersebut justru menjadi kawasan dengan tingkat kerentanan stunting yang tinggi.

"Di daerah 3T, anak-anak yang paling rentan stunting justru belum mendapatkan akses yang memadai. Bukan hanya soal kuantitas dapur, tapi kualitas gizi, keamanan pangan, dan keberlanjutan distribusi yang masih menjadi tantangan besar," katanya.