Dolar Menggila dan Harga Pangan Naik, Pengelola Dapur Khawatir Gizi MBG Tak Optimal

Suara.com - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai kenaikan harga pangan dan pelemahan nilai tukar Rupiah berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum PP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, mengatakan tekanan ekonomi global membuat efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak dapat dihindari agar program MBG tetap berjalan berkelanjutan.

Menurut dia, kondisi nilai tukar Rupiah yang kini menyentuh Rp17.900 per Dolar AS turut memicu kenaikan biaya produksi dan distribusi makanan bergizi di berbagai daerah.

“Ketika Rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.900 per Dolar AS, efisiensi anggaran bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan program MBG agar tidak mengalami tekanan biaya yang tidak terkendali,” ujar Rivai dalam pernyataannya, Jumat (29/5/2026).

Ia menyebutkan bahwa pelemahan Rupiah berdampak langsung pada kenaikan harga sejumlah bahan baku yang masih bergantung pada impor seperti susu, gandum, kedelai, minyak nabati, hingga pupuk.

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan biaya operasional dapur MBG, termasuk ongkos distribusi dan pengolahan makanan.

Selain itu, depresiasi rupiah juga disebut memicu kenaikan biaya energi dan logistik, terutama di wilayah yang memiliki akses distribusi kompleks.

Rivai mengingatkan, tanpa langkah efisiensi yang terukur, tekanan biaya dapat berujung pada penurunan kualitas menu dan kandungan gizi yang diterima peserta program.

“Efisiensi hari distribusi justru menjadi langkah preventif agar kualitas program tetap terjaga. Jika tidak dilakukan sekarang, risiko yang muncul bukan hanya pembengkakan defisit anggaran, tetapi juga potensi penurunan kualitas gizi makanan yang diterima anak-anak. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” katanya.

Baca Juga: Waspada Skimpflation: Strategi Senyap Industri Digital saat Rupiah Anjlok

Sebelumnya, APPMBGI juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional yang menyesuaikan distribusi Program Makanan Bergizi Gratis menjadi lima hari kerja serta menghentikan pembagian paket makanan selama masa libur sekolah.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program di tengah tekanan ekonomi global.