Kasus Riset Palsu di Denmark, Mendiktisaintek Temukan Dugaan Pencatutan Nama Kampus

Suara.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap temuan baru dalam kasus dugaan pemalsuan riset oleh sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang dipresentasikan dalam konferensi internasional di Denmark.

Brian mengatakan pemerintah saat ini tengah mengumpulkan berbagai data dan bukti untuk membuka kemungkinan proses hukum terhadap para terduga pelaku.

"Kami saat ini sedang terus-menerus mengumpulkan data-data apa yang nantinya bisa kita lakukan proses hukum terhadap terduga pelaku ini. Karena kami meyakini kalau tidak ada tindakan hukum, kami khawatir tidak memberikan efek jera," kata Brian saat rapat dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, salah satu temuan yang saat ini didalami adalah dugaan penggunaan afiliasi perguruan tinggi di Indonesia tanpa izin.

"Jadi kami melihat salah satunya yang kami temukan adalah penggunaan afiliasi tanpa izin dari kampus tertentu di Indonesia," ujarnya.

Brian menilai tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga berpotensi mengarah pada penipuan karena mencatut nama perguruan tinggi tanpa persetujuan.

"Nah dengan begitu artinya kan mereka menggunakan, mencatut nama perguruan tinggi tanpa izin dan juga berarti melakukan penipuan," katanya.

Karena itu, Kementerian Diktisaintek terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Ia menegaskan kasus dugaan pemalsuan riset yang sempat menjadi sorotan internasional itu berpotensi merusak reputasi akademik Indonesia di mata dunia.

Baca Juga: Dugaan Riset Palsu WNI di Denmark Ikut Jadi Perbincangan di Australia

"Secara etika dan juga secara pandangan dunia internasional ini akan sangat bisa membuat citra yang negatif untuk peneliti-peneliti di Indonesia," ujar Brian.

Selain persoalan afiliasi, Brian juga menyoroti kualitas substansi karya yang dipresentasikan. Menurutnya, materi yang disampaikan tidak memenuhi standar karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena misalnya dari sisi substansi yang disampaikan itu memang kualitasnya sangat tidak memadai untuk sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Pemerintah, lanjut Brian, akan terus memproses kasus tersebut dengan harapan memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa.