- Presiden Prabowo berencana menambah personel untuk memperkuat lembaga pengawas dan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- Kebijakan yang disampaikan pada Juni 2026 ini bertujuan mengawasi seluruh program pemerintah, tidak terbatas pada program Badan Gizi Nasional.
- Pemerintah siap menambah anggaran demi mendukung penguatan personel agar dapat mencegah penyelewengan dan pencurian uang negara secara menyeluruh.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berniat memperkuat sejumlah lembaga pengawas dengan menambah jumlah personel. Langkah tersebut dilakukan untuk memperketat pengawasan mencegah terjadinya penyelewengan dan tindak pidana korupsi.
Meski keinginannya disampaikan Prabowo dalam acara Badan Gizi Nasional (BGN) bersama mitra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penguatan lembaga pengawas tidak hanya untuk memelototi program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan semua program.
"Sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional ya. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya. Tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pras menjelaskan bahwa melalui penguatan tersebut, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk terus melaksanakan tugas memberantas korupsi.
"Baik Kejaksaan, baik Kepolisian, BPKP, kemudian kemarin juga hadir Ketua KPK. Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden," kata Pras.
"Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," lanjutnya.
Pras memastikan bahwa pemerintah senantiasa melakukan pengawasan terhadap semua pelaksanaan program secara menyeluruh.
"Seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah kan. Seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada apa namanya, pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," kata Pras.
Pras menegaskan konsekuensi penambahan anggaran dampak penguatan lembaga bukan menjadi persoalan. Pemerintah menilai penguatan lembaga pengawasan memiliki dampak baik mencegah pencurian uang negara dari tindakan korupsi.
Baca Juga: Siap Buka-bukaan! Sony Sanjaya Ajukan JC, Seret Nama-nama Besar di Pusaran Korupsi MBG
"Ya kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," kata Pras.
Perintah Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo tidak hitung-hitungan memperkuat pengawasan serta penegakam hukum dalam memberantas korupsi, mencegah terulangnya penyeleweangan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Prabowo berniat menambah jumlah personel sejumlah badan serta institusi terkait dengan pengawasan. Hal itu bahkan ditanyakan langsung Prabowo kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau kau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi," kata Prabowo dalam sambutannya pada acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026).
Tidak hanya BPKP, tawaran serupa juga ditujukan Prabowo kepada aparat penegak hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) sampai Kejaksaan Agung.
Berita Terkait
-
Siap Buka-bukaan! Sony Sanjaya Ajukan JC, Seret Nama-nama Besar di Pusaran Korupsi MBG
-
Efisiensi Anggaran, BGN Moratorium Pembangunan Dapur Baru Makan Bergizi Gratis
-
Dari Tanah Suci ke Kursi Tersangka: Melihat Kejatuhan Dadan Hindayana dalam 48 Jam
-
Raup Miliaran Per Hari Lewat Korupsi Program MBG, Segini Gaji Dadan Hindayana saat Jadi Kepala BGN
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
BBRI Kembali Dilirik JPMorgan, Valuasi Murah dan Dividen Tinggi Jadi Andalan
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget