Wacana '98 Jilid 2' Dinilai Bisa Terjadi Jika Kepercayaan Publik Terus Merosot

Suara.com - Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu segera mengambil langkah konkret untuk mencegah potensi krisis besar di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya kepercayaan publik.

Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan pelemahan rupiah, melainkan juga menyangkut krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Jika tidak ditangani dengan baik, maka wacana '98 jilid 2' bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi.

Ditegaskan Masduki, pemerintah perlu bergerak cepat membangun kembali kepercayaan publik agar kondisi ekonomi dan politik tidak semakin memburuk. Ia menyebut kepercayaan masyarakat dan investor menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional.

"Tentu dia (Prabowo) harus melakukan aksi yang bisa membangun trust publik. Kuncinya kan di kepercayaan," kata Masduki kepada Suara.com, Senin (8/6/2026).

Masduki mengatakan langkah pertama yang perlu dilakukan Prabowo adalah melakukan reformasi struktural terhadap tim ekonomi pemerintah. Ia menilai evaluasi terhadap jajaran ekonomi penting untuk memulihkan keyakinan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.

"Dia harus pertama-tama melakukan reformasi tim ekonomi. Jadi menteri keuangan harus diganti, kemudian gubernur BI, wakil gubernur BI yang kebetulan juga ponakannya harus diganti," ujarnya.

Selain itu, Masduki meminta pemerintah meninjau ulang sejumlah program yang belakangan menuai sorotan publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.

"Harus meninjau ulang program makan bergizi gratis," imbuhnya.

Baca Juga: Said Iqbal Masuk Istana! Prabowo Lantik Tokoh Buruh Jadi Penasihat Sore Ini

Menurut Masduki, persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak hanya berkaitan dengan tekanan ekonomi dan pelemahan rupiah, tetapi juga krisis kepercayaan dari investor asing maupun masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo.

"Banyak analis yang saya sepakat bahwa ini sebenarnya tidak hanya krisis rupiah, krisis ekonomi, tapi lebih penting krisis kepercayaan dari investor asing, dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap Prabowo," ucapnya.

Lebih jauh, ia menyoroti relasi politik Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dinilai masih memengaruhi persepsi publik. Menurutnya, Prabowo perlu menunjukkan kepemimpinan yang lebih independen untuk mengurangi polarisasi politik yang masih berlangsung.

"Prabowo harus menghentikan upayanya untuk atau keadaan yang terus di bawah bayang-bayang Jokowi dan dia bekerja sendiri secara kredibel," ujarnya.

Ia mendorong pemerintah untuk fokus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi secara konsisten agar kepercayaan publik dapat kembali pulih.

"Dia bekerja sendiri secara kredibel dengan meninjau kembali kepengurusan, memberantas korupsi dan konsisten menunjukkan upaya-upaya pembenahan sektor ekonomi sehingga rupiah bisa turun kembali atas dasar munculnya lagi kepercayaan publik nasional dan internasional," tandasnya.