Kasus Suap Bea Cukai Blueray, Kenapa Seret Nama Raffi Ahmad?

Suara.com - Kasus dugaan suap dan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi perhatian publik. Perkara yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2026 ini tak hanya menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, tetapi juga memunculkan nama pesohor sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Munculnya nama Raffi dalam persidangan memicu berbagai spekulasi. Namun, bagaimana sebenarnya keterkaitan Raffi dengan perkara yang sedang diusut KPK tersebut?

Berikut penjelasannya.

Berawal dari OTT KPK

Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK terhadap dugaan praktik suap dalam proses importasi barang. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka, baik dari kalangan pejabat Bea Cukai maupun pihak swasta.

Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026 Rizal (RZL), Kasubdit Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL), Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri (AND), Manager Operational PT Blueray Dedy Kurniawan (DK), serta pemilik PT Blueray Cargo John Field (JF).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, dugaan praktik korupsi itu mulai terjadi pada Oktober 2025 ketika sejumlah pihak diduga bersepakat mengatur proses pemeriksaan barang impor milik PT Blueray.

Modus Pengaturan Jalur Pemeriksaan Barang

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, barang impor akan masuk ke jalur pemeriksaan tertentu berdasarkan analisis risiko. Secara umum terdapat jalur hijau, yang memungkinkan barang keluar tanpa pemeriksaan fisik, dan jalur merah yang mengharuskan pemeriksaan lebih ketat.

Baca Juga: Diterpa Isu Suap Bea Cukai, Raffi Ahmad Tidak Akan Mundur dari Pemerintahan

KPK menduga terjadi pengaturan parameter sistem agar sebagian barang impor PT Blueray mendapatkan akses ke jalur hijau. Caranya dengan menyusun dan memasukkan rule set tertentu ke dalam sistem targeting Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Akibatnya, sejumlah barang impor diduga dapat lolos tanpa pemeriksaan fisik meskipun seharusnya memerlukan pengawasan lebih lanjut. Dalam penyidikan, KPK juga mengungkap dugaan masuknya barang ilegal hingga barang palsu melalui mekanisme tersebut.

Dugaan Setoran Rutin Rp7 Miliar per Bulan

Penyidik KPK menemukan indikasi adanya aliran dana dari PT Blueray kepada sejumlah oknum di lingkungan DJBC. Nilainya tidak kecil, yakni sekitar Rp7 miliar setiap bulan.

Dana tersebut diduga diberikan sebagai imbalan agar proses importasi perusahaan berjalan lebih lancar dan tidak menghadapi pemeriksaan ketat.

Dalam OTT yang dilakukan, KPK turut menyita berbagai barang bukti dengan total nilai sekitar Rp40,5 miliar. Barang bukti itu terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, logam mulia, hingga sejumlah barang mewah.

Berlanjut ke Persidangan, Suap Diduga Capai Rp61,3 Miliar

Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Mei 2026.

Dalam dakwaan jaksa, pemilik PT Blueray Cargo John Field disebut memberikan suap kepada sejumlah pejabat Bea Cukai dengan total nilai mencapai Rp61,3 miliar. Tak hanya uang, terdapat pula dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai sekitar Rp1,85 miliar.

Jaksa menyebut pemberian tersebut dilakukan untuk mempercepat serta mempermudah pengeluaran barang impor dari pengawasan kepabeanan.

Kenapa Nama Raffi Ahmad Ikut Terseret?

Nama Raffi Ahmad muncul dalam persidangan saat saksi menjelaskan adanya komunikasi terkait pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Dalam kesaksian itu disebutkan bahwa Raffi pernah meminta bantuan pengiriman laptop dan iPhone melalui pihak yang terkait dengan PT Blueray. Namun, permintaan tersebut disebut tidak pernah terlaksana atau tidak dilanjutkan hingga proses pengiriman.

Penyebutan nama Raffi di ruang sidang kemudian menjadi sorotan publik karena statusnya sebagai figur publik sekaligus pejabat negara.

Meski demikian, hingga saat ini tidak ada dakwaan maupun status hukum yang mengaitkan Raffi Ahmad dengan dugaan suap yang menjadi pokok perkara.

Apa Kata KPK?

KPK menegaskan bahwa sejauh ini belum ditemukan keterkaitan langsung antara Raffi Ahmad dengan kasus suap Bea Cukai–Blueray.

Juru bicara maupun pimpinan KPK menyatakan fokus penyidikan masih tertuju pada dugaan praktik suap, gratifikasi, dan pengaturan jalur impor yang melibatkan pihak PT Blueray serta sejumlah pejabat Bea Cukai.

KPK juga menyebut belum ada kebutuhan untuk memeriksa Raffi Ahmad sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Artinya, penyebutan nama Raffi dalam persidangan saat ini masih sebatas bagian dari fakta yang muncul dalam keterangan saksi dan belum menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang diadili.

Dengan demikian, inti perkara yang tengah diproses KPK tetap berkisar pada dugaan suap puluhan miliar rupiah untuk mengatur jalur pemeriksaan impor dan mempermudah keluarnya barang dari pengawasan kepabeanan. Sementara itu, kemunculan nama Raffi Ahmad masih menjadi informasi yang muncul dalam persidangan dan belum mengubah fokus utama penanganan kasus tersebut.