Ingatkan Soal PKI hingga RMS, Dudung Tegaskan Pemerintah Prabowo Tak Anti Kritik

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik.

Hal itu disampaikan Dudung dalam pernyataan ajakan merawat pesatuan menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/06/2026).

Mengawali pernyataannya, Dudung mengatakan bangsa ini lahir bukan dari jalan yang lapang. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa.

"Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, RMS, G30S PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak Merah Putih dari dada bangsa ini," kata Dudung.

Dudung mengingatkan bahwa bangsa juga pernah terkoyak oleh konflik Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh, hingga berbagai peristiwa sosial-politik di Papua dan daerah lainnya.

Di sana, kata Dudung, hati nurani bangsa pernah diuji.

Ia berujar bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur: 'Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua'.

"Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik," kata Dudung.

Dia bilang, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan.

Baca Juga: Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?

"Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa," ujarnya.

Ia menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

"Mari kita, sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Akhirnya, rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini hendaknya dapat dijadikan tonggak refleksi dan introspeksi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat," pungkasnya.