Guru Besar UI Bongkar Keanehan Program MBG, Data Stunting dan Lokasi Dapur Tak Nyambung

Suara.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Mohamad Ikhsan mengkritik proses perumusan sejumlah kebijakan publik yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis data dan bukti empiris. Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ikhsan, teknokrasi tidak berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom atau kelompok ahli tertentu. Namun, kebijakan publik seharusnya lahir melalui proses yang sistematis dan berbasis bukti.

"Teknokrasi itu bukan berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom. Teknokrasi berarti keputusan publik itu harus dibuat melalui satu proses. Ada evidence dari data, ada analisis biaya dan manfaat, lalu konsultasi, lalu evaluasi alternatif, apa benar ini yang paling baik," kata Ikhsan dalam diskusi Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia mencontohkan Program MBG yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting. Menurut dia, tingginya angka stunting di Indonesia memang menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa desain kebijakan yang dipilih benar-benar menjadi jawaban atas masalah tersebut.

"Katakanlah misalnya MBG ini, kita sadar bahwa angka stunting di Indonesia tinggi. Tapi apa model MBG ini merupakan jawaban?" ujarnya.

Ikhsan secara khusus menyoroti distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menurutnya justru lebih banyak berada di wilayah dengan tingkat stunting relatif rendah.

"Dapurnya ternyata paling banyak di daerah-daerah yang stuntingnya rendah, ini enggak masuk akal. Ini karena proses pengambilan keputusannya itu, policy formulation-nya tidak berdasarkan evidence-based," tegasnya.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juni 2026 menunjukkan jumlah SPPG terbanyak memang terkonsentrasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

Baca Juga: 'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!

10 provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak per Juni 2026:

1. Jawa Barat: 6.721 unit
2. Jawa Tengah: 4.592 unit
3. Jawa Timur: 4.340 unit
4. Sumatera Utara: 1.591 unit
5. Banten: 1.428 unit
6. Lampung: 1.209 unit
7. Sulawesi Selatan: 892 unit
8. Nusa Tenggara Barat: 871 unit
9. Sumatera Selatan: 850 unit
10. Riau: 775 unit

Sementara itu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, sejumlah daerah dengan prevalensi stunting tertinggi justru tidak masuk dalam daftar provinsi dengan jumlah dapur MBG terbanyak.

10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi berdasarkan SSGI 2024:

1. Nusa Tenggara Timur (NTT): 37 persen
2. Sulawesi Barat: 35,4 persen
3. Papua Barat Daya: 30,5 persen
4. Nusa Tenggara Barat (NTB): 29,8 persen
5. Aceh: 28,6 persen
6. Maluku: 28,4 persen
7. Kalimantan Barat: 26,8 persen
8. Sulawesi Tengah: 26,1 persen
9. Sulawesi Tenggara: 26,1 persen
10. Papua Selatan: 25,7 persen