Mahasiswa Trisakti Minta MBG Dihentikan Sementara, Dinilai Serampangan dan Berisiko bagi APBN

Suara.com - Gerakan mahasiswa dari Universitas Trisakti menyoroti tajam pelaksanaan program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan sementara program populis tersebut guna dilakukan evaluasi total karena dinilai dirancang secara serampangan dan dijalankan oleh pejabat pelaksana yang tidak kompeten.

Desakan ini mencuat di tengah gelombang aksi mahasiswa sepanjang Juni 2026 yang mengkritik berbagai kebijakan fiskal dan pembangunan era Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG yang semula diharapkan menjadi solusi gizi nasional, kini justru memicu kekhawatiran publik terkait beban APBN, potensi kebocoran anggaran, hingga kesiapan teknis di lapangan.

Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Trisakti, Arief Rizquna, menegaskan bahwa persoalan utama program MBG bukan sekadar terletak pada political will di baliknya, melainkan pada ketidakmampuan para pejabat dalam mengeksekusinya secara profesional.

"Tentu yang di poin kedua, tentang inkompetensi dari pejabat publik atau pejabat negara, itu terkait tentang evaluasi kita mendorong untuk menghentikan dan juga untuk mengevaluasi dari bagaimana MBG ini hadir," kata Arief saat ditemui di Tugu Reformasi Trisakti pada Jumat (19/6/2026).

"Karena menurut kita, MBG ini hadir bukan hanya karena political will. Kegagalan MBG terjadi juga karena tidak adanya kompetensi yang memenuhi dari pejabat-pejabat negara yang menjalankan program tersebut," sambungnya.

Arief menambahkan, sekalipun ada klaim bahwa peninjauan lapangan menunjukkan respons positif, sikap mahasiswa tetap konsisten.

Hal ini merujuk pada keputusan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengajak lima mahasiswa untuk mengikuti kunjungan kerja terkait MBG di daerah.

Baca Juga: Kunjungan Gibran ke NTT, Ingin Pesantren dan Gereja Dilibatkan Dalam MBG

Pemerintah dinilai harus memiliki keberanian untuk mengambil jeda guna memetakan seluruh persoalan program tersebut secara objektif.

"Kalau misalkan ternyata kunjungan kerjanya dan MBG ternyata dilihat makin positif, menurut kami sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan, kami ingin hentikan dan evaluasi," tegasnya.

"Artinya mereka harus menghentikan sejenak karena permasalahan ini tidak cukup hanya untuk dievaluasi, harus dihentikan dan lihat kesalahannya di mana, maka itu betul-betul dievaluasi. Itu yang kami inginkan," lanjut Arief.

Bagi BEM Trisakti, penghentian sementara ini adalah langkah rasional agar proses evaluasi tidak berjalan setengah-setengah.

Mahasiswa khawatir jika program yang menyedot anggaran besar ini terus dipaksakan berjalan tanpa metode yang matang, masyarakatlah yang akhirnya harus menanggung dampaknya.

"Kalau kita ingin membahas langsung hentikan, artinya kan political will-nya kita ingin benar-benar berhenti, kan? Tapi kita ingin hentikan dan evaluasi. Artinya kalau ada ranah untuk dievaluasi dan lebih baik ke depannya, ya tentu itu akan kita terima," tutur Arief.

"Karena concern kita hari ini adalah kebijakan yang dibuat, kebijakan populis hari ini dibuat secara serampangan tanpa adanya metode yang baik, tentunya ini juga yang membuat rakyat resah," imbuhnya.