- Ratusan mahasiswa Trisakti dan aliansi Jakarta Barat berunjuk rasa di Gedung DPR RI pada Jumat, 19 Juni 2026.
- Massa menuntut pemulihan ekonomi, pemberantasan inkompetensi pejabat negara, serta pengembalian supremasi sipil melalui Tritura Baru.
- Aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok demi kepentingan masyarakat secara nasional.
Suara.com - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti bersama aliansi kampus di Jakarta Barat bersiap menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jumat (19/6/2026) siang.
Aksi yang diperkirakan diikuti 600 hingga 700 mahasiswa itu mengusung Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) baru di tengah gelombang demonstrasi nasional sepanjang Juni 2026 yang menyoroti kebijakan ekonomi, kenaikan harga BBM, serta isu pelemahan supremasi sipil pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Massa dijadwalkan bergerak dari Tugu Reformasi Trisakti sekitar pukul 14.00 WIB menuju kompleks parlemen.
Selain Keluarga Besar Mahasiswa Trisakti dan sembilan BEM fakultas, aksi ini juga diikuti jaringan BEM Jakarta Barat, di antaranya dari Universitas Esa Unggul dan Universitas Dian Nusantara.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Trisakti, Arief Rizquna, menegaskan aksi tersebut bukan reaksi spontan, melainkan hasil konsolidasi yang telah dilakukan selama dua hari terakhir.
Menanggapi aksi yang digelar terpisah dari demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) beberapa hari sebelumnya, Arief mengatakan perbedaan waktu hanya dipengaruhi kesiapan internal masing-masing kampus.
"Mungkin kemarin teman-teman UI mereka bersiapnya bisa di hari itu, dan untuk kami Trisakti mungkin kami bisa siapnya di hari ini. Karena kita tidak bisa memungkiri, kita tiap manusia saja punya pikiran masing-masing. Tapi kalau untuk gerakan dan apa pun itu, kami pastikan bahwa kita sejalan dengan apa pun kepentingan rakyat hari ini," kata Arief saat ditemui di Tugu Reformasi Trisakti, Jumat (19/6/2026).
Usung Tritura Baru
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai Tritura Baru, yakni:
Baca Juga: Prabowo Harus Diturunkan? Kritik Keras Saiful Mujani soal Ancaman Konstitusi dan Demokrasi
- Pemulihan ekonomi dan politik secara nasional.
- Pemberantasan inkompetensi pejabat negara.
- Pengembalian supremasi sipil.
"Tuntutan yang kita bawa, kita sebut sebagai Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Kenapa kita mengklasifikasikan sebagai tiga tuntutan? Karena menurut kami kalau kita mengklasifikasikan sebuah permasalahan di negara ini, mungkin satu, dua, atau tiga buku pun tidak cukup untuk mengklasifikasikan masalah," ujar Arief.
"Untuk itu, tiga tuntutan yang menjadi pokok pembahasan kita adalah pertama, kita ingin pemulihan ekonomi dan politik secara nasional. Lalu yang kedua, kita ingin berantas inkompetensi daripada pejabat negara hari ini. Dan yang ketiga adalah kita ingin mengembalikan supremasi sipil," lanjutnya.
Menurut Arief, tuntutan tersebut juga mencakup sejumlah isu turunan, seperti desakan menurunkan harga BBM, harga kebutuhan pokok, serta menjamin kebebasan masyarakat sipil.
Respons soal DPR Siap Terima Aspirasi
Menanggapi kabar bahwa pimpinan DPR RI bersedia menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, Arief mengaku belum menerima informasi resmi. Namun, ia berharap pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni.
"Kalau dari kita belum ada informasi apa pun terkait itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, dari tahun ke tahun kayaknya anggota DPR tuh sering banget mau menerima aspirasi kita," tuturnya.
"Tapi yang akan kita lihat hari ini, dengan gembar-gembornya di media, dengan heroik-heroiknya mereka ingin menyampaikan seperti itu, yang kita ingin lihat adalah ketika mereka keluar dan mendengar, apakah yang kita sampaikan benar-benar mereka wujudkan untuk kepentingan rakyat Indonesia hari ini," sambungnya.
Hingga menjelang keberangkatan massa, Arief mengatakan seluruh persiapan aksi berjalan kondusif. Ia mengaku tidak ada intimidasi maupun upaya penggembosan terhadap gerakan mahasiswa.
"Alhamdulillahnya, kurang lebih dari dua hari ini, kita enggak mendapatkan intimidasi apa pun. Kita juga tidak ada unsur-unsur yang digembosi. Karena kita percaya bahwa simpul yang hari ini dirangkul, simpul yang hari ini bergerak berjalan bareng kita mempunyai komitmen yang cukup baik, mempunyai komitmen untuk kemaslahatan dan juga kebermanfaatan bagi umat dan bangsa hari ini," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Awas Macet! Ada Haul Akbar di Monas Malam Ini, Cek 8 Rute Alternatif dan Lokasi Parkir
-
Bomber Andalan Persib Jagokan Cristiano Ronaldo Angkat Trofi Piala Dunia 2026, Selain Brasil
-
Akhir Pelarian Paulus Tannos? Agustus Jadi Penentu Kepulangan Buron e-KTP
-
Ketum TMI Klaim Program MBG Bikin Anak Sekolah Lebih Percaya Diri, Bentuk Satgas Awasi SPPG
-
Sadis! Rampok Menteng Gasak Setengah Kilo Emas, Tamu Rumah Disekap Hingga Pingsan
-
Bom Waktu BLT India saat Pengangguran Anak Muda Makin Kronis
-
Jakarta Dikepung Lima Aksi Demo, Pramono Anung Ingatkan Massa Tak Merusak Fasilitas Publik
-
Nur Alam Masuk PSI Meski Berstatus Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Parpol Utamakan Rekam Jejak Kader
-
Kondisi Selat Hormuz Terkini Setelah AS - Iran Damai
-
Jangan Salahkan Rakyat! Ekonom Sebut Tata Kelola Pemerintah Jadi Biang Kerok Daya Beli Lesu