Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar

“Tentunya, ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan KPK dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambung dia.

Opini WTP tersebut dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa lembaga yang diberi amanah memberantas korupsi juga menerapkan prinsip integritas dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara.

“Karena itu, setiap tambahan anggaran yang nantinya diberikan, akan dikelola dengan standar tata kelola yang sama, disertai pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan,” kata Budi.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta anggaran tambahan 2027 dari Rp 762,30 miliar menjadi Rp 989 miliar. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Rabu (17/6/2026).