Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun

Salah satu kebijakan yang sedang diuji coba (exercise) contoh mencoret kategori siswa SMA, terutama dari keluarga mampu, dari daftar penerima Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Tujuannya adalah bagaimana indikator intervensi gizi tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh gampang, untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA yang high class yang uang sakunya sudah Rp100 ribu-Rp200 ribu, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Langkah efisiensi pada jenjang SMA ini diperkirakan akan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat. Arumsari menekankan bahwa pengurangan ini bertujuan agar anggaran negara semakin turun namun tetap efektif.

"Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat," katanya.

Arumsari menjelaskan bahwa strategi refocusing ini didasarkan pada masukan pakar dari Kementerian Kesehatan.

BGN akan lebih memprioritaskan intervensi gizi pada masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk memastikan perkembangan volume otak anak maksimal.

"Intervensi gizi sebaiknya dilakukan dari usia kandungan sampai 1.000 hari pertama kelahiran agar volume otak maksimal, lalu sampai usia 2 tahun, baru kemudian usia selanjutnya. Hal-hal teknis ini kami dengarkan dari para pakar di Kemenkes," tuturnya.

Selain soal anggaran, BGN juga berencana melakukan penataan ulang infrastruktur pendukung, terutama kualitas dapur produksi makanan.

Arumsari menilai kualitas gizi yang baik hanya bisa dihasilkan jika alur memasak (flow of cooking) di dapur memenuhi standar baku.

Di sisi internal, BGN berkomitmen melakukan transformasi total mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) hingga tata kelola data.

Baca Juga: KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum

Ia mengakui bahwa ketersediaan data yang akurat menjadi tantangan utama dalam menyusun kebijakan yang presisi.

"Data itu sangat penting karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar, kami masih akan terus membahas ini agar pemberian intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.