Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

Suara.com - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyeret Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kepentingan politik di tengah proses pembenahan yang sedang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Seruan tersebut disampaikan di saat program unggulan pemerintah itu tengah menjadi sorotan publik, menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang masih diusut Kejaksaan Agung.

Di tengah proses evaluasi dan moratorium yang dilakukan BGN, APPMBGI menyatakan mendukung penuh langkah pembenahan tersebut. Namun, asosiasi menegaskan evaluasi harus berorientasi pada perbaikan tata kelola, bukan dijadikan alat kepentingan politik jangka pendek.

Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa proses evaluasi seharusnya dilakukan secara objektif dan berbasis data.

"Kami meminta kepada semua pihak agar selama masa transisi dan perbaikan ini, jangan ada yang mempolitisir isu MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu," kata Rivai dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Menurut Rivai, pembenahan yang tengah dilakukan BGN perlu dijaga agar tetap fokus pada upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program, sehingga manfaat MBG benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Selain meminta program tidak dipolitisasi, APPMBGI juga mendorong BGN memperkuat komunikasi dengan seluruh mitra dan pemangku kepentingan selama masa transisi berlangsung.

Hal itu dinilai penting agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan pihak-pihak yang selama ini telah berinvestasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan program MBG.

APPMBGI berharap hasil evaluasi dan moratorium dapat melahirkan kebijakan yang lebih matang, tanpa membebankan kerugian secara sepihak kepada mitra, investor, maupun pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini dinilai telah menunjukkan komitmen dan kinerja baik.

Baca Juga: Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun

"Kami juga sangat mengharapkan agar BGN lebih intensif melakukan dialog dan komunikasi dengan seluruh mitra serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam semua dimensi penyelenggaraan MBG. Hanya melalui komunikasi yang baik dan terbuka, keputusan yang nantinya diambil dapat benar-benar presisi, adil, dan menguntungkan semua pihak," pungkasnya.