Duka Masyarakat Adat di DPR: Tanah Warisan Leluhur Hilang, Anak Buta Huruf karena HGU

"Saya selaku petani Pak, khususnya di Desa Mulya Jaya dan Campang Tiga Ulu, itu berkonflik dengan PT Laju Perdana Indah. Itu berpuluh-puluh tahun, Pak, berpuluh-puluh tahun itu konfliknya ndak selesai-selesai. Bahkan masyarakat diadu dengan pam swakarsa perusahaan," ujar pria yang bernama Wayan.

Ia pun mendesak agar Kementerian ATR/BPN segera mencabut HGU perusahaan terkait, mengingat persoalan ini sebelumnya sudah pernah dibahas di Komisi II DPR RI.

"Saya pernah ikut rapat di Komisi II DPR RI. Ini Pak ada keputusannya, ini ada Dirjen yang teken juga di situ menurut saya, Dirjen itu juga sebagian dari kementerian. Ini mendesak, mendesak ATR/BPN segera mencabut HGU PT LPI, Pak," tegasnya.

"Mohon didampingi kami di lapangan, jangan diadu lagi kami dengan aparat, baik itu polisi, tentara, apalagi pam swakarsa. Kami ndak akan mundur Pak menghadapi Pam Swakarsa, tapi kalau dengan polisi kami takut karena itu alat negara," sambungnya.

Merespons kembali sejumlah aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang mengadu, Saan Mustopa selaku pimpinan rapat mengatakan, bahwa pihaknya akan menampung semua.

"Nah, kami juga sudah mendapatkan bahan yang terkait dengan tuntutan dan juga rincian dari berbagai persoalan yang ibu-bapak sampaikan.Baik di daerah Jambi tadi Suku Anak Dalam, maupun yang ada di Riau, dan juga di tempat-tempat lain," kata Saan.

Ia menyampaikan, pihaknya lewat Tim Pansus DPR RI dalam rangka penyelesaian konflik agraria ini akan mengidentifikasi satu persatu masalah yang dikeluhkan.

"Nah, karena ini lintas komisi dan lintas institusi baik lembaga maupun kementerian, maka nanti ini akan ditangani secara khusus oleh tim Pansus nanti. Tim Pansus Tanah akan coba nanti mensinkronkan apa yang ibu-bapak sampaikan," pungkasnya.

Baca Juga: Mengapa Pengetahuan Masyarakat Adat Penting untuk Mengatasi Krisis Iklim?