Dosen UGM Soroti Ketua BEM UBK Kena Suap: Cara Busuk Pertahankan Kekuasaan

Suara.com - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P. Wiratraman, menyoroti dugaan aliran dana suap yang menyeret Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) baru-baru ini.

Herlambang menilai fenomena mahasiswa yang diduga dijadikan alat manipulasi di ruang publik bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, praktik serupa sudah berulang kali muncul dalam dinamika politik nasional.

"Fenomena mahasiswa yang dijadikan alat pemanipulasian di ruang publik, ini sama sekali tak mengejutkan," kata Herlambang kepada Suara.com, Rabu (24/6/2026).

Ia menyebut pola tersebut sejalan dengan berbagai praktik kooptasi terhadap aktivis. Termasuk penarasian yang bersifat stigmatis dan pendangkalan informasi.

Kondisi itu, kata Herlambang, semakin sering terjadi di tengah kehidupan politik dan ketatanegaraan saat ini.

"Sama halnya pola kooptasi aktivis dalam jabatan publik, atau penarasian secara stigmatisasi atau bahkan pendangkalan informasi, kian jamak terjadi," ujarnya.

Praktik-praktik tersebut memiliki tujuan politik yang jelas, yakni menutupi kebijakan yang dinilai bermasalah sekaligus mempertahankan kekuasaan.

Ia menilai sejumlah kebijakan dijalankan dengan mengabaikan prinsip moral, sarat kepentingan koruptif, dan bahkan mengingkari konstitusi.

"Tujuannya jelas menutup-nutupi kebijakan yang tidak bermoral karena sarat korupsi, mengingkari konstitusi, bahkan cara busuk mempertahankan kekuasaan," tegasnya.

Baca Juga: Perlu Diinvestigasi, Polri Didesak Ungkap Aktor Intelektual di Balik Suap BEM FH UBK

Herlambang menilai situasi itu tidak bisa dilepaskan dari kuatnya pengaruh oligarki yang telah mengakar dalam sistem politik Indonesia.

Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan bekerjanya kekuasaan oligarkis yang melekat di dalam sistem politik ketatanegaraan atau disebut embedded oligarch politics.

Di tengah situasi ini, ia meminta mahasiswa tidak ragu untuk tetap menjalankan fungsi kritisnya di ruang publik.

Menurutnya desakan terhadap lahirnya kebijakan yang lebih baik merupakan kerja politik yang penting karena mulai mewakili keresahan dan penderitaan masyarakat luas.

"Mahasiswa tak perlu ragu melanjutkan kritik di ruang publik, mendesakkan kebijakan yang lebih baik, karena itu kerja-kerja politik yang mulai mewakili penderitaan warga bangsa," tandasnya.

"Terlebih politik hari ini kian jengah dijejali fakta ugal-ugalan tanpa hukum atau hukum yang diperlakukan sewenang-wenang," imbuhnya.