Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK

Suara.com - Fraksi Partai Gerindra pasang badan membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait tudingan suap terhadap mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK).

Gerindra menilai isu tersebut hanyalah klaim sepihak yang sengaja diembuskan untuk merusak keharmonisan di internal pemerintahan.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, meminta semua pihak tidak membangun opini yang menyudutkan dan membiarkan proses hukum berjalan apa adanya.
Ia menegaskan bahwa sejauh ini tuduhan tersebut tidak memiliki dasar kuat selain testimoni mahasiswa.

"Kita tidak tahu ya soal itu. Ini kan baru pengakuan sepihak dari teman-teman mahasiswa Ketua BEM FH UBK kan. Jadi biarlah itu berproses," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Bambang meyakini bahwa Wapres Gibran tidak memiliki sangkut paut dengan dugaan uang "tutup mulut" tersebut.

Sebaliknya, ia mencurigai ada aktor intelektual yang sengaja memanfaatkan isu ini sebagai alat politik.

"Saya yakin tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Gibran. Saya yakin mungkin ada pihak-pihak lain kita tidak tahu," imbuhnya.

Lebih jauh, Bambang melihat kemunculan isu ini sebagai upaya sistematis untuk menciptakan keretakan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran.

Namun, ia memastikan hubungan kedua pucuk pimpinan negara tersebut tetap solid dan saling dukung.

Baca Juga: Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara

"Jangan sampai isu-isu ini ada upaya memecah belah dan membuat keretakan, atau ingin membuat jurang pemisah antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena prinsipnya, sampai saat ini kami melihat hubungan keduanya sangat baik dan saling support satu sama lain," tegas Bambang.

Mengenai desakan dari pihak PDI Perjuangan (PDIP) agar Gibran segera memberikan klarifikasi terbuka, Bambang menilai hal tersebut sama sekali tidak perlu.

Baginya, menanggapi isu yang tidak berdasar secara berlebihan justru bukan tugas seorang Wakil Presiden.

"Saya pikir tidak perlu (klarifikasi), bukan tugas Wapres kayak begitu. Saya pikir itu isu yang tidak perlu kita tanggapi secara berlebihan," katanya.

Bambang juga memastikan Gerindra akan tetap berdiri di barisan terdepan untuk mengawal stabilitas pemerintahan dari segala bentuk gangguan opini.

"Kami Fraksi Gerindra akan mensupport habis terkait keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran," pungkasnya.