Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Dinas persiapan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Rapat memfokuskan pembahasan pada kesiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang akan dimulai serentak pada 14 Juli 2026.
Pembahasan mencakup lima aspek utama, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan siswa, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, kesiapan pelaksanaan MPLS, serta dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menegaskan seluruh satuan kerja harus memastikan setiap kebutuhan dasar Sekolah Rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia meminta seluruh perkembangan terkait pembangunan sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, distribusi perlengkapan siswa, hingga kebutuhan kritis yang belum terpenuhi dilaporkan secara rinci dan tertulis.
"Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang, mulai dari pembangunan, pengadaan, distribusi perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan yang masih kurang. Kalau ada potensi masalah, laporkan lebih awal supaya bisa kita bantu selesaikan," ujar Gus Ipul.
Dalam rapat itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen terus berjalan di 93 titik lokasi. Hingga saat ini belum ada lokasi yang mencapai penyelesaian 100 persen, namun sejumlah titik menunjukkan progres signifikan.
Lima lokasi dengan progres pembangunan tertinggi saat ini berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu.
Mengantisipasi proses perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan menuju gedung permanen, Gus Ipul meminta seluruh sentra dan balai Kemensos memberikan pendampingan penuh selama masa transisi.
"Tolong dibantu masa transisi dari rintisan ke gedung permanen. Laporkan jika ada pengadaan. Jangan sampai membangun hal-hal yang tidak penting hanya demi mengejar penyerapan anggaran," tegasnya.
Baca Juga: Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Perkuat Pemberdayaan Desa dan Lulusan Sekolah Rakyat
Selain kesiapan fisik sekolah, Kemensos juga mematangkan mekanisme penetapan siswa, khususnya di lokasi yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah daerah agar siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi.
Gus Ipul menjelaskan tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menunjukkan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Karena itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai alternatif agar anak-anak yang belum tertampung tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
"Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperluas jangkauan program ke depan agar semakin banyak anak dari keluarga miskin yang bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas," ujar Gus Ipul.
Pada aspek sumber daya manusia, Kemensos terus mempercepat proses rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Penempatan personel ditargetkan selesai sebelum MPLS dimulai sehingga seluruh sekolah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran.
Sementara itu, untuk pelaksanaan MPLS, Gus Ipul meminta seluruh sekolah menyiapkan kegiatan yang edukatif, ramah anak, dan bebas dari praktik kekerasan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
"Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah dan membangun semangat belajar. Jangan ada kekerasan fisik maupun kegiatan yang memberatkan siswa. Banyak anak yang datang dengan latar belakang kerentanan, sehingga pendekatannya harus humanis dan menyenangkan," katanya.
Berita Terkait
-
Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Perkuat Pemberdayaan Desa dan Lulusan Sekolah Rakyat
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
Lolos Administrasi PPPK Kemensos? Ini Panduan Lengkap Persiapan Tes CAT
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar