Pakar UGM Nilai Pelatihan Militer untuk Manajer Koperasi Salah Arah

Pihaknya mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan para pelaku koperasi, akademisi, dan masyarakat untuk menyusun model pelatihan yang lebih tepat. 

Menurutnya, otoritas pelatihan manajer KDMP semestinya berada di bawah Kementerian Koperasi bukan Kementerian Pertahanan atau TNI. Meski memang tetap terbuka peluang kolaborasi dengan kementerian lain sesuai bidang keahlian.

Subarsono menilai bahwa publik akan lebih menghargai kebijakan baru, yakni desain baru pelatihan daripada pemerintah tetap bersiteguh pada kebijakan lama yang berpotensi menggerus kepercayaan publik pada pemerintah. 

"Luka batin keluarga korban khususnya dan publik pada umumnya akan terobati ketika mendengar bahwa pemerintah bersedia melahirkan kebijakan inovasi pelatihan," ujarnya.