- Forum Rembug Kampung Kota berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026 menagih janji gubernur.
- Warga menuntut kepastian hunian Kampung Susun Bayam, perbaikan administrasi kependudukan, akses layanan kesehatan, serta realisasi agrowisata pertanian kota.
- Aksi dilakukan karena pakta integritas yang disepakati sejak tahun lalu belum direalisasikan pemerintah meski warga telah menagih berulang kali.
Suara.com - Petani dan warga dari empat kawasan di Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).
Mereka menagih janji gubernur yang mereka nilai mangkrak sejak pakta integritas ditandatangani lebih dari setahun lalu.
Aksi ini melibatkan warga Kampung Bayam, Kampung Susun Tongkol, Rusun Bambu Apus, dan Kampung Kembang Lestari yang tergabung dalam Forum Rembug Kampung Kota.
Mereka membawa empat tuntutan: kepastian hunian, perbaikan administrasi kependudukan yang berdampak pada pendaftaran sekolah anak-anak, realisasi agrowisata edukasi pertanian kota, serta kejelasan akses BPJS.
Muhammad Furqon, Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, menegaskan aksi ini bukan sekadar aspirasi, melainkan desakan agar janji tertulis segera dipenuhi.
"Kami ingin kepastian yang sudah dituangkan dalam surat kesepahaman dan pakta integritas secara langsung dengan gubernur dan wakil gubernur," ujar Furqon.
Furqon mengungkapkan, warga telah menempati Kampung Susun Bayam, yang berlokasi di sebelah Jakarta International Stadium, sejak 20 Agustus 2025.
Namun hingga kini, mereka mengaku belum ada kejelasan soal skema hunian, termasuk besaran sewa Rp1,7 juta per bulan yang dijanjikan Jakpro belum berjalan.
"Hunian kami ini sekarang ini belum ada kepastian. Apakah kami dapat mengelola atau kami dapat cicil. Kami dibiarkan begitu saja tanpa ada kepastian," kata Furqon.
Baca Juga: Prabowo Kantongi Data Pendana Demo, KSP Dudung Pastikan akan Ada Langkah Hukum
Keruwetan administrasi kependudukan pun diklaim menjadi akar masalah berantai yang dirasakan warga peserta aksi, mulai dari sulitnya mendaftarkan anak ke sekolah hingga terhambatnya akses BPJS.
"Dengan administrasi yang kacau ini, otomatis anak kami nggak bisa nanti bersekolah. Daftar itu mental," ucap Furqon.
Furqon juga menyinggung janji agrowisata edukasi pertanian kota yang disepakati pada 28 April 2025 bersama DPRD, tim Gubernur Pramono Anung, Dirut PT Jakarta Propertindo, serta jajaran pemerintah kota, yang hingga kini tak kunjung terwujud.
"Ini pun kami tidak tahu. Identitas legalitasnya belum ada," kata dia.
Rasa kecewa Furqon kian memuncak lantaran Pramono Anung pernah berkunjung langsung ke Kampung Bayam saat kampanye, bahkan disambut dengan sajian melon hasil tani warga.
"Pada saat mau menjabat, datang ke kami dan minta dukungan. Kami tidak meminta apa pun dari Pak Pramono dan Wakil Gubernur, tidak pernah meminta apa pun," tuturnya.
Warga mengaku sudah dua kali mengirim surat audiensi kepada gubernur dan wakil gubernur, serta tiga kali kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun semuanya tidak berbalas, hingga mendorong mereka turun ke jalan hari ini.
"Kami berharap, yang menjadi impian kami dan janji Pak Gubernur itu akan menyelesaikan Kampung Bayam. Tapi, ini belum selesai," pungkas Furqon.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Ribuan Pengungsi di Indonesia Belasan Tahun Tanpa Kejelasan, Ini Penjelasan UNHCR
-
Viral Balap Liar Tutup JLNT Antasari, Ahmad Sahroni: Penjarakan, Biar Kapok!
-
Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Penyekapan Tiga Karyawan Percetakan di Senen
-
Iphone XS Rp 34 Juta Tak Dibayar Pemenang Lelang KPK
-
Pakar UGM Nilai Pelatihan Militer untuk Manajer Koperasi Salah Arah
-
Korban Gempa Venezuela Tembus 1400 Jiwa, Infrastruktur Negara Lumpuh Total
-
KPK Minta RS Polri Segera Tuntaskan Perawatan Gus Yaqut
-
Roy Suryo: Penangkapan Saya Seperti Film G30S/PKI, Polisi Masuk Kamar dan Larang Mandi!
-
Sadis Kasus Mayat Dalam Koper di Thailand, Warga Australia Bunuh Perempuan 17 Tahun
-
DPR Minta Kasus Judi Online Rp13,9 Triliun Tak Berhenti di Operator, Bos Besar Harus Diungkap