Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

Suara.com - Tahun ini Jakarta merayakan ulang tahun ke-499, setahun sebelum genap 5 abad. Di balik konser megah di Bundaran HI dan tarif angkutan umum Rp1, ada transisi besar yang sedang berlangsung, Jakarta diarahkan menjadi Kota Global oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Tapi apa konkretnya 'Kota Global' itu? Dan sejauh mana Jakarta sudah sampai ke sana?

Apa Itu Kota Global?

Dalam literatur urban planning, kota global bukan gelar yang diberikan pemerintah. Ia diukur dari tiga indikator utama:

• Integrasi transportasi publik, mobilitas warga tanpa hambatan biaya dan rute
• Pengelolaan lingkungan (sampah & banjir). Kota layak huni mensyaratkan lingkungan sehat
• Indeks kebahagiaan warga. Kota global adalah kota yang warganya betah tinggal

Transportasi: Tarif Rp1 Itu Simbolis

Jakarta punya MRT, LRT, Transjakarta, dan KRL Commuter Line. Tapi integrasi antar-moda masih tersendat. Penumpang masih berpindah aplikasi, beda kartu, dan berjalan ratusan meter di antara stasiun yang seharusnya terhubung langsung.

Kondisi saat ini:

• Transjakarta: 260+ halte (jangkauan luas, tapi tidak seragam kualitasnya)
• Integrasi MRT–LRT–KRL: baru sebagian
• Pangsa pengguna transportasi publik: masih di bawah 30 persen

Tarif Rp1 di HUT ke-499 mungkin pesan politik yang kuat. Tapi keterjangkauan hanya satu sisi koin. Frekuensi, keandalan, dan jangkauan jaringan harus ikut diperbaiki agar warga benar-benar beralih dari kendaraan pribadi.

Lingkungan: Dua Hantu Lama

Baca Juga: Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

• Sampah: Ribuan Ton Per Hari

Jakarta menghasilkan ribuan ton sampah per hari. Sebagian besar berakhir di TPST Bantargebang, Bekasi, yang kapasitasnya hampir habis.

Program daur ulang dan bank sampah ada, tapi belum menjangkau skala yang dibutuhkan. Kota global seperti Seoul dan Tokyo sudah lama beralih ke sistem pemilahan ketat dan waste-to-energy.

• Banjir: 40 Persen Wilayah di Bawah Permukaan Laut

Sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, dengan penurunan tanah (land subsidence) hingga 25 cm per tahun di beberapa titik.

Normalisasi sungai, Sodetan Ciliwung, dan proyek NCICD sudah berjalan, tapi konsistensi anggaran dan koordinasi lintas wilayah tetap menjadi hambatan utama.

Kebahagiaan Warga: Paradoks Jakarta

Survei BPS secara konsisten menunjukkan skor kebahagiaan warga Jakarta yang moderat, meski kota ini dikenal penuh tekanan: biaya hidup tinggi, kemacetan, dan polusi udara terparah di ASEAN pada beberapa periode.

Angka kunci:

• Indeks kebahagiaan warga DKI: Jakarta masuk peringkat 18 dunia sebagai Kota Paling Bahagia
• Polusi udara: pada beberapa periode, Jakarta masuk daftar kota dengan AQI paling buruk di dunia
• Populasi kota: sekitar 11 juta jiwa (30 juta+ di kawasan Jabodetabek)

Faktor budaya, komunitas, dan resiliensi warga menopang angka kebahagiaan tetap bertahan. Tapi tidak ada kota global bereputasi baik yang membiarkan udara warganya konsisten di level berbahaya.

Tantangan dan Hambatan Nyata

• Fiskal pasca-IKN

Selama menjadi ibu kota, Jakarta menerima transfer dana khusus dari pemerintah pusat. Setelah statusnya berganti, Jakarta harus lebih mandiri secara fiskal. PAD-nya besar, tapi tidak otomatis menutup kebutuhan investasi skala kota global.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin pun sudah menyiapkan rencana penguatan PAD lewat sejumlah peraturan daerah baru yang membuka peluang pembiayaan alternatif bagi kota.

"Ada beberapa Perda yang diperlukan untuk mendorong creative financing," kata politisi yang belum lama memegang amanah sebagai pemimpin baru legislator Kebon Sirih itu.

• Koordinasi Jabodetabek yang belum tuntas

Kota global tidak beroperasi sendirian. Jakarta adalah inti kawasan metropolitan 30 juta jiwa yang lintas provinsi dan kabupaten.

Tanpa badan koordinasi metropolitan yang efektif, kebijakan transportasi, sampah, dan tata ruang akan terus tambal sulam.

Pramono Anung sendiri berulang kali mengingatkan hal itu. Ego sektoral perlu ditekan guna melancarkan kepentingan bersama.

"Problem bangsa ini kan egonya kegedean," sorot orang nomor satu di Jakarta itu.

• Polusi udara

Sumber utama: emisi kendaraan, pembangkit listrik batu bara di sekitar Jakarta, dan debu industri. Tidak ada kota global bereputasi baik yang warganya hidup di bawah udara berbahaya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun bukan tanpa upaya. Bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemprov menyiapkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) kualitas udara demi melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman pencemaran udara.

"Dengan mengetahui potensi kondisi kualitas udara beberapa hari ke depan, pemerintah dapat memperkuat langkah mitigasi yang diperlukan, sementara masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan aktivitas dan melakukan langkah perlindungan diri sejak dini," jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi.

• Peluang yang nyata

Jakarta adalah hub ekonomi digital Asia Tenggara. Unicorn dan decacorn terbesar di kawasan lahir di sini. MRT yang mulai berjalan, revitalisasi Kota Tua, dan ekosistem fintech adalah aset yang tidak dimiliki banyak kota aspirant lainnya.

Namun, potensi besar ini tidak mungkin terealisasi kalau tidak dibarengi peningkatan kualitas SDM.

"Kita tidak mungkin mendorong kota ini menjadi modern ketika masyarakatnya tidak siap. Jadi, pembangunan sumber daya manusia harus segera didorong, agar pembangunan kota ini menjadi terintegrasi dan semua saling mendukung," tegas Suhud Alynudin.

Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai

Perayaan HUT ke-499 adalah momen paling simbolis dalam sejarah modern Jakarta. Kota ini merayakan bukan dengan nostalgia, tapi dengan pertanyaan yang menggantung: bisakah ia menjadi kota yang benar-benar layak huni, bukan sekadar layak dibanggakan?

Para pengamat maupun pakar pun turut mengingatkan juga bahwa, sekali lagi, penguatan infrastruktur fisik saja tidak cukup untuk membuat kota nyaman ditinggali.

"Semua infrastruktur, semua kebijakan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, semua bidang itu harus memposisikan manusia sebagai objeknya. Manusia harus diperlakukan sesuai dengan standarnya, karena bagaimanapun cara yang paling terbaik untuk membangun kota adalah pembangunan manusia," jelas pakar tata kota, Yayat Supriatna dalam keterangannya kepada Suara.com.

Indikator kota global adalah standar yang realistis dan terukur. Jakarta punya fondasinya. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan hingga keberanian fiskal.

"Kebijakan tata ruang, redistribusi ekonomi yang adil, dan pengakuan nyata atas hak hidup warga kelas bawah di atas tanah Jakarta setiap harinya," tutur sosiolog Andreas Budi Widyanta kepada Suara.com dalam pendapatnya.

Tahun depan Jakarta genap 500 tahun. Apakah 2027 akan dicatat sebagai titik balik atau daftar kesempatan yang terlewat, itu ada di tangan generasi yang merayakan hari ini.