- Partai Gerindra mendesak pemerintah mengevaluasi total standar keselamatan Latsarmil setelah lima peserta meninggal dunia dalam pelatihan tersebut.
- Pemerintah wajib memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta melakukan investigasi kasus secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
- Kementerian Pertahanan mengubah konsep Latsarmil menjadi pembekalan bela negara untuk meningkatkan aspek keselamatan peserta program strategis.
Suara.com - Partai Gerindra meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Latihan Dasar Militer atau Latsarmil menyusul meninggalnya lima peserta.
Namun, Gerindra menegaskan evaluasi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program-program strategis pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah.
Karena itu, ia mendesak dilakukan evaluasi total terhadap standar keselamatan, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan pelatihan.
"Peristiwa ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi untuk memastikan standar keselamatan, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan program semakin baik sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," ujar Sugiat kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).
Menurut Sugiat, pembenahan harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, termasuk memperketat pemeriksaan kesehatan calon peserta sebelum mengikuti pelatihan.
Ia juga meminta pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap keluarga korban, sekaligus memastikan proses investigasi dilakukan secara terbuka.
"Negara tidak boleh abai. Pemerintah harus memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan, perhatian, serta seluruh hak yang menjadi tanggung jawab negara. Penanganan kasus ini juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kejelasan," katanya.
Meski demikian, Sugiat mengingatkan agar publik tidak menyamakan persoalan dalam pelaksanaan Latsarmil dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Baca Juga: Tragedi Latsarmil Kopdes, Komnas HAM Didesak Investigasi Program Pemerintah Berpotensi Langgar HAM
Menurutnya, solusi atas persoalan tersebut adalah memperbaiki manajemen pelaksanaan, bukan menghentikan program yang dinilai menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan, tentu harus diperbaiki. Tetapi semangat membangun desa, memperkuat koperasi, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan jangan sampai berhenti. Justru kita harus memastikan seluruh rangkaian program dilaksanakan dengan standar keselamatan yang lebih tinggi dan tata kelola yang semakin baik," ujarnya.
Ia pun berharap hasil evaluasi benar-benar melahirkan perbaikan konkret sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih aman dan profesional.
"Karena itu, evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata sehingga seluruh program strategis dapat berjalan lebih aman, lebih profesional, dan lebih akuntabel," tegasnya.
Stop Latsarmil
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan memutuskan menghentikan konsep Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta SPPI calon manajer KDMP dan KNMP. Program tersebut kini diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Satu Langkah Lagi, Dasco Sebut Finalisasi Perpres Ojol Digelar 18 Agustus di DPR
-
Pemain Timnas Terlibat? 3 Kejanggalan Dugaan Pengaturan Skor Piala AFF 2026
-
Pemkab dan DPRD Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi Belanja Capai Rp14,5 Triliun
-
DPR Lembur Rampungkan RUU Perampasan Aset, Banyak Serap Aspirasi Masyarakat Sipil
-
Detik-Detik Mobil Pikap Mahasiswa KKN Unhas Rem Blong, Sopir Sengaja Tabrak Pohon
-
Kinerja Pegadaian Dapat Apresiasi Presiden Prabowo dalam Pidato Sidang Tahunan MPR 2026
-
Review Kung Fu Soccer: Terlalu Absurd Disebut Film Tentang Sepak Bola, Apakah Layak Ditonton?
-
KPK Cecar Pejabat Bulog, Dalami Pembentukan Harga Beras dalam Kasus Korupsi Bansos
-
Ancaman Siber Berbasis AI Makin Canggih, Industri Keuangan Diminta Perkuat Ketahanan Digital
-
Puan Maharani Jawab Pujian Prabowo: PDIP Siap Bahu-Membahu Dukung Pemerintah Selama Demi Rakyat