Negara Hemat Rp30 Juta Per Orang, TB Hasanuddin Minta Latsarmil Kopdes Dihapus

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, menyoroti skema pelatihan Satuan Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Ia menilai penghapusan komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam program tersebut dapat menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan bagi negara.

Menurutnya, pelatihan yang saat ini dirancang selama 45 hari, terdiri dari 30 hari latihan militer dan 15 hari materi substansi koperasi, justru lebih banyak menyedot anggaran pada sektor yang tidak relevan dengan tugas manajerial.

Ia menyarankan agar pelatihan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi pengelolaan koperasi.

"Berdasarkan kreteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi. Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Potensi penghematan ini dinilai sangat fantastis mengingat skala program yang mencakup 35.476 peserta secara nasional.

Jika komponen militer ditiadakan, negara diprediksi bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.

Ia menegaskan, bahwa integritas dan kemampuan seorang manajer koperasi tidak diukur dari ketangkasan fisik atau latar belakang militer, melainkan dari profesionalisme dalam mengelola organisasi dan usaha.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

Baca Juga: Tragedi Latsarmil Kopdes, Komnas HAM Didesak Investigasi Program Pemerintah Berpotensi Langgar HAM

Program pelatihan ini sendiri merupakan bagian dari Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pada gelombang pertama yang berlangsung 17 Juni hingga 31 Juli 2026, tercatat sebanyak 30.000 calon pengelola KDMP dibiayai oleh Kementerian Koperasi, sementara 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

TB berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan ini.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, efektif, dan efisien tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Untuk diketahui, jumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bertambah menjadi lima orang.

Peserta kelima yang dilaporkan meninggal dunia adalah almarhumah Nola Dya Sari, yang tergabung dalam satuan pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan.