Melawan Vonis 10 Tahun, Nadiem Makarim Resmi Serahkan Memori Banding

Suara.com - Tim Penasihat Hukum Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).

Hal itu dilakukan untuk menempuh langkah hukum atas putusan majelis hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Nadiem.

Penasihat Hukum Nadiem, Zaid Mushafi menjelaskan pihaknya mempersoalkan beberapa pertimbangan hakim.

Misalnya soal tuduhan konflik kepentingan mengenai surat kuasa Nadiem Makarim irrevocable atau permanen atas perusahaan Goto dan Gojek Indonesia.

“Berdasarkan fakta persidangan, pemberian surat kuasa itulah justru jawaban dari penghindaran konflik kepentingan atau conflict of interest, tapi majelis hakim malah menilai bahwa surat kuasa itu hanyalah formalitas yang digunakan untuk melindungi adanya konflik kepentingan,” kata Zaid di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).

Kemudian, dia juga menyoroti pemilihan pejabat di Kemendikbudristek yang dipersoalkan dalam pertimbangan majelis hakim.

Zaid menegaskan bahwa pemilihan tersebut dilakukan melalui panitia seleksi (pansel) tanpa adanya intervensi dari Nadiem.

“Jadi berdasarkan fakta persidangan tidak ada fakta bahwasanya ada intervensi Pak Nadiem baik langsung ataupun tidak langsung itu untuk mengintervensi siapa-siapa saja yang lolos dalam proses seleksi, gitu,” ujar Zaid.

Lebih lanjut, Zaid juga menyoroti pertimbangan hakim mengenai aliran dana Rp809 miliar.

Baca Juga: Buntut Ucapan 'Yang Mulia Takut Ya', Dua Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi

Dia menilai fakta persidangan menunjukkan transaksi tersebut berlangsung tanpa campur tangan dan tanpa sepengetahuan Nadiem.

“Kalau memang dakwaannya adalah Nadiem menerima angka Rp809 miliar, maka harus dibuktikan dong secara materiil ada penerimaan tersebut. Jangan berdalih oh itu kan tidak harus nerima ke Pak Nadiem-nya, bisa juga ke korporasi atau orang lain. Ya kalau gitu dibuktikan apa perannya Pak Nadim dalam penerimaan itu. Nah ini fakta-fakta materiil ini dinilai secara tidak tepat menurut kami oleh majelis hakim tingkat pertama," tutur Zaid.

Kemudian, memori banding juga mempersoalkan pertimbangan hakim mengenai keterlibatan Google dalam pengadaan Chromebook.

Sebab dalam putusannya, majelis hakim menyebut bahwa pihak yang diuntungkan dari tindakan Nadiem ialah Google.

"Yang lebih fundamental adalah kesalahan dalam mempertimbangkan peran Google dalam pengadaan TIK atau Chromebook. Google bukan pihak dalam pengadaan dan tidak menjual Chromebook. Hal itu sudah berkali-kali dibuktikan di persidangan," tegas Zaid.

Berikutnya, Kubu Nadiem juga menyoroti surat jaminan kemahalan harga yang tidak ditunjukkan dalam persidangan.