Komunikasi Arogan Menteri PU Dody Hanggodo Disebut Bisa Percepat Pencopotan Oleh Prabowo

Suara.com - Di tengah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menyukai menteri yang menimbulkan kegaduhan publik, gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo justru dinilai berpotensi mempercepat tekanan politik terhadap dirinya.

Alih-alih meredam polemik terkait dokumen dinas yang bocor, mutasi pegawai, hingga dugaan nepotisme, respons yang disampaikan Dody dinilai memperpanjang kontroversi dan memperburuk persepsi publik.

"Saya melihat respons Menteri PU Dody Hanggodo terhadap berbagai tuduhan yang beredar ini sebagai contoh yang cukup menarik sekaligus mengkhawatirkan," kata Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, kepada Suara.com, Senin (20/7/2026).

Persoalan yang dihadapi Dody bukan semata terkait substansi tuduhan yang beredar. Menurut Fajar, cara seorang pejabat publik merespons kritik dan kecurigaan masyarakat juga menentukan apakah krisis akan mereda atau justru membesar.

Ia menilai respons Dody menunjukkan kecenderungan defensif yang berpotensi menjadi bumerang.

Dalam situasi ketika publik sedang mempertanyakan integritas tata kelola di kementerian, pendekatan komunikasi yang keras dinilai justru memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap kritik.

"Sayangnya, cara menjawab terkesan defensif dan agak arogan. Nada dan pilihan kata seperti itu langsung menimbulkan kesan tidak empati dan seolah sedang membela diri keras," ujarnya.

Fajar menjelaskan, dalam teori komunikasi krisis, pejabat publik dituntut menunjukkan empati dan keterbukaan ketika menghadapi tuduhan yang menjadi perhatian masyarakat.

Sebaliknya, strategi penyangkalan dan upaya mereduksi persoalan justru berisiko memperbesar ketidakpercayaan ketika opini publik sudah terlanjur negatif.

Baca Juga: Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'

"Menteri banyak menggunakan denial dan cara mengurangi persepsi pelanggaran," ucapnya.

Apalagi kondisi ini menjadi semakin sensitif di tengah kabar Presiden Prabowo yang berencana mengevaluasi para pembantunya dan tidak menghendaki kegaduhan yang mengganggu kinerja pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, komunikasi yang memicu kontroversi dapat menjadi faktor yang memperberat posisi politik seorang menteri.

"Kalau tetap bertahan dengan gaya defensif, publik merasa tidak didengarkan, dan krisis justru memanjang," tandasnya.

Fajar menuturkan bahwa seorang Menteri PU tidak hanya bertanggung jawab menyelesaikan proyek infrastruktur. Namun punya kewajiban pula untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Oleh sebab itu, setiap pernyataan yang disampaikan memiliki konsekuensi politik yang jauh lebih besar daripada sekadar membela diri dari tuduhan.