- Koalisi masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan di Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah serta menyusun kebijakan alternatif.
- Kabinet Bayangan yang diisi 15 tokoh lintas sektor ini bertugas melakukan riset, analisis data, dan pelacakan janji pemerintah.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari dan menerima masukan konstruktif yang disampaikan pihak tersebut.
Suara.com - Istana merespons kehadiran Kabinet Bayangan bentukan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari akademikus dan aktivis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku akan mempelajari.
"Kita pelajari. Semua yang niatnya baik, semua yang ingin memberikan masukan yang baik kita tentu menerima dan selalu berterima kasih," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pras menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap semua niat baik dan masukan yang disampaikan publik.
"Yang penting adalah konstruktif semangatnya. Bagaimana tim sepak bola kan semua harus kompak bekerja sama bekerja keras satu sama lain. Itu saja belum tentu berakhir dengan kemenangan kalau pertandingan sepak bola," kata Pras.
"Jangan diartikan macam-macam," sambung Pras.
Melansir laman resmi kabinetbayangan.id, kehadiran Kabinet Bayangan menjadi suatu platmform masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintah dan memproduksi alternatif kebijakan.
Koalisi masyarakat sipil lintas sektor dengan dipanitiai oleh Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara) dan Ahmad Jilul QF (Masyarakat Transparansi Indonesia) menjadi inisiator dari Kabinet Bayangan.
Koalisi Masyarakat Sipil memandang penting kehadiran Kabinet Bayangan untuk melakoni fungsi pengawasan atau checks and balances yang macet.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai masyarakat sipil perlu mengisi kekosongan — dengan analisis cepat, kredibel, dan berbasis data.
Baca Juga: Mahfud MD Usul KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Begini Reaksi Istana
Kabinet Bayangan akan mengerjakan sejumlah hal, mulai dari riset dan analisis berbasis data merespons kebijakan pemerintah.
Kemudian memberikan catatan kebijakan, laporan, dan konten publik. Shadow Hearing versi masyarakat sipil dari rapat DPR.
Dashboard Publik, pelacak janji pemerintah dan Alternative State of the Nation, review kondisi nyata Indonesia
Ada tiga tahap penyeleksian pemilihan menteri di Kabinet Bayangan. Pertama Public Nomination, yakni publik mengajukan diri atau mengusulkan kandidat. Kedua, Expert Panel Review, panel independen menilai kompetensi, integritas, dan kepemimpinan. Terakhir, Final Selection oleh panel
Kabinet Bayangan bertujuan menjadi oposisi alternatif berbasis bukti, pengawas kredibel bagi pemerintah, sumber kebijakan terpercaya bagi publik.
Tujuan jangka pendek, mengisi kekosongan oposisi substantif dan menjadi rujukan media. Sedangjan tujuan jangka menengah, membangun ekosistem teknokrat progresif dan menyiapkan alternatif kebijakan nasional.
Ada 15 menteri yang terpilih mengisi pos-pos di Kabinet Bayangan, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Feri Amsari, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara Armand Suparman, Menteri Luar Negeri Shofwan Al- Banna Choiruzzad, Menteri Pertahanan Curie Maharani, dan Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal Khoirunnisa Nur Agustyati
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara Yance Arizona, Menteri Perekonomian Media Wahyudi Askar, Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Bhima Yudhistira Adhinegara, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Iqbal Damanik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Iman Zanatul Haeri
Menteri Riset, Teknologi, dan Digital Nenden Sekar Arum, Menteri Kesehatan Irma Hidayana, Menteri Sosial dan Layanan Dasar Nabivla Risfa Izzati, Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Isnawati Hidayah, Sekretaris Kabinet Ahmad Julil Qur'ani Farid.
Berita Terkait
-
Dasco Pimpin Rapat, DPR-Pemerintah Sepakat Suntik Dana Tambahan Kapal Perintis untuk Wilayah 3T
-
Pelantikan Jampidsus Baru Tinggal Menghitung Hari
-
Bantah Klaim Hotman Paris, Mensesneg Tegaskan Pemeriksaan Pejabat Tak Butuh Izin Presiden
-
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Tak Ada Alasan Lanjutkan Program MBG
-
Mahfud MD Usul KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Begini Reaksi Istana
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Ledakan Guncang Grand Polonia Medan, Lima Rumah Alami Kerusakan
-
Penembak Sekuriti dan Warga Negara Maroko di Bali Punya Izin Senpi
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati