News / Nasional
Senin, 20 Juli 2026 | 19:52 WIB
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat merespons kabar bakal dicopot Agustus. (Suara.com/Novian)
Baca 10 detik
  • Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi isu pencopotan jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta.
  • Pihak Istana Kepresidenan, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, secara resmi membantah adanya rencana reshuffle kabinet pada bulan Agustus 2026.
  • Isu perombakan kabinet muncul karena adanya kabar gejolak internal di Kementerian PU serta evaluasi kinerja menteri oleh Presiden Prabowo.

"Kita mana tahu soal itu," kata Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).

Kabar Reshuffle Agustus

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo disebut-sebut menjadi calon kuat bakal diganti dalam perombakan kabinet atau reshuffle pada bulan Agustus 2026.

Seorang Sumber kepada Suara.com, Senin (20/7/2026) mengatakan, gejolak di internal Kementerian PU menjadi dasar penggantian Dody sebagai menteri.

"Presiden Prabowo tidak menyukai menteri yang memicu kegaduhan ataupun polemik di tengah masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan, keharmonisan antara menteri dengan para bawahan juga menjadi penilaian seseorang layak dipertahankan ataupun melanjutkan pekerjaannya sebagai pembantu presiden.

"Sejumlah informasi soal menteri PU sudah disampaikan kepada presiden. Kemungkinan, Agustus terdapat reshuffle," kata dia.

Sementara satu Sumber lainnya juga mengakui terdapat wacana perombakan kabinet pada Agustus. Dody dikatakan menjadi salah satu menteri yang berpotensi diganti.

"Penggantinya belum pasti. Biasanya berasal dari partai yang sama," kata dia.

Baca Juga: Polemik Perjalanan Menteri PU Memanas, KPK: Sudah Tak Sesuai Peruntukan!

Tapi, kata dia, bisa juga Kementerian PU tidak lagi dipimpin sosok dari Partai Demokrat sebagaimana Dody.

"Bisa juga partai yang sama tetap mendapat jatah menteri, tapi di pos lain. Itu bila presiden menilai Menteri PU lebih baik dari kalangan profesional atau dari ASN internal kementerian tersebut."

Selain Dody, dia mengatakan ada satu menteri lainnya yang juga sedang terbelit skandal, berpotensi terkena reshuffle.

"Ada menteri dari kelompok lama. Pak Prabowo memang memberi waktu 2 tahun sejak dilantik untuk melihat apakah pekerjaannya baik atau tidak. Bila tidak baik, maka diganti," kata dia.

Load More