Dugaan Menteri PU Ajak Keluarga ke New York, KPK Soroti Potensi Penyimpangan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan klarifikasi terkait perjalanannya ke New York, Amerika Serikat.

Pasalnya, dalam dokumen perjalanan Dody diduga tertera nama istri dan anaknya sebagai bagian dari rombongan perjalanan tersebut.

“Ya, silakan untuk klarifikasi bisa disampaikan juga secara terbuka, menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa, sehingga masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).

Menurut Budi, potensi konflik kepentingan seperti dalam perkara ini kerap terjadi di lingkungan pemerintah daerah maupun pusat. Untuk itu, ia menegaskan satuan pengawas harus aktif memantau potensi konflik kepentingan, termasuk dugaan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Artinya itu sudah tidak sesuai dengan peruntukan dari fasilitas-fasilitas dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara,” tegas Budi.

“Sehingga kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga, artinya ini ada dugaan penyimpangan,” tambah dia.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Sorotan bermula dari bocornya dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat. Kini, perhatian publik juga mengarah pada isu mutasi massal aparatur sipil negara (ASN) yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.

Gejolak di media sosial mencuat setelah dokumen bertanggal 29 Juni 2026 itu tersebar luas. Dalam surat tersebut, Dody dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13-19 Juli.

Dalam dokumen tersebut juga tercantum nama istri dan anak Dody. Meski demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Apri Artoto membenarkan surat yang beredar merupakan dokumen administrasi, sembari memberikan penjelasan mengenai prosedur birokrasi yang berlaku.

Baca Juga: Anggaran Kipas Angin KDKMP Rp1,8 Triliun, KPK Ingatkan Inspektorat Jangan 'Tidur'

"Surat itu memang dari saya sebagai Sekjen Kementerian PU. Itu adalah surat kelengkapan administrasi pengurusan visa. Jadi memang kegiatan itu dilakukan sifatnya tentatif," kata Apri, Selasa (7/7).

Apri menegaskan penyertaan anggota keluarga dalam draf tersebut murni merupakan instruksi administratif dari Kementerian Luar Negeri untuk penyatuan data pengurusan visa. Ia juga memastikan biaya keberangkatan istri dan anak Menteri Dody tidak akan membebani keuangan negara.

Meski demikian, sehari setelah memberikan klarifikasi tersebut, Menteri Dody memutuskan membatalkan seluruh rangkaian kunjungannya ke Amerika Serikat.