Google Ungkap 4 Kerugian Indonesia Jika Terapkan Hak Cipta AI

Pengecualian kewajiban lisensi tersebut hanya berlaku terbatas pada sektor pendidikan, penelitian, kesehatan, parodi, pelaporan berita, serta aksesibilitas.

Rancangan regulasi ini turut memperkuat perlindungan karya jurnalistik melalui pemberian hak ekonomi khusus hingga jangka waktu 50 tahun.

Penerbit Media Dapatkan Hak Ekonomi dan Proteksi Hak Cipta
Aturan tersebut mengalokasikan hak ekonomi penerbit selama 20 tahun serta membuka peluang pemulihan hak bagi pencipta setelah 25 tahun.

Pembaruan hukum ini mendesak diterapkan akibat kemerosotan lalu lintas pembaca media massa nasional yang mencapai sekitar 40 persen.

Penurunan tajam tersebut terjadi karena publik beralih membaca ringkasan AI alih-alih mengunjungi situs berita sebagai sumber utama.

Guna mengimbangi perubahan aturan hukum, pemerintah juga memacu strategi AI nasional melalui regulasi etika dan rencana aksi hingga 2029.

Langkah terpadu ini ditargetkan mampu meningkatkan tata kelola digital sekaligus menyumbang lonjakan PDB nasional hingga 12 persen pada 2030.

Cakupan perlindungan hukum ini meluas ke berbagai sektor industri kreatif, mulai dari fotografi, musik, film, hingga program komputer.

Karya bantu kecerdasan buatan hanya mendapat perlindungan jika memenuhi kriteria keterlibatan manusia, sementara karya murni buatan mesin otomatis ditolak.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tetap Dibahas Selama Reses, Komisi III Dapat Lampu Hijau

Pakar hukum kekayaan intelektual, Ari Juliano Gema, menilai aturan ini memicu kekhawatiran karena menyamakan penggunaan komersial dengan riset.

Perusahaan raksasa seperti Google mengkritik keras draf hukum tersebut dan terancam sanksi pencabutan izin usaha jika membandel.

"Mandat yang kaku dan terlalu luas akan merugikan kreator lokal, memperlambat inovasi, dan menjadikan Indonesia sebagai pengecualian internasional, yang pada akhirnya berkecil hati terhadap investasi yang dibutuhkan untuk mendorong masa depan digitalnya," kata Google dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa mereka akan berdiskusi dengan pemerintah mengenai RUU tersebut.

Sementara itu, raksasa media sosial Meta dan platform TikTok belum memberikan respons resmi terkait kewajiban kompensasi tersebut.

Hermansyah Siregar menegaskan penataan kecerdasan buatan merupakan isu global yang tengah dihadapi banyak negara maju saat ini.

Ia mencontohkan gugatan hukum New York Times terhadap perusahaan teknologi atas dugaan pencurian materi berita untuk pelatihan mesin.

Gugatan serupa marak terjadi di berbagai negara, menandai perlawanan pemilik hak cipta terhadap eksploitasi data secara sepihak.

Melalui RUU ini, Indonesia berupaya membangun benteng hukum demi memastikan keberlanjutan ekosistem media dan industri kreatif nasional.