News / Nasional
Rabu, 22 Juli 2026 | 10:23 WIB
Sidang Kabinet Paripurna, Senin (21/7/2026). (Dok. Ist)
Baca 10 detik
  • Partai Gerindra di Jakarta pada Rabu (22/7/2026) menegaskan bahwa Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tetap solid.
  • Isu keretakan muncul setelah keduanya tidak duduk berdampingan saat Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/7/2026).
  • Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pengaturan posisi duduk tersebut murni karena kebutuhan teknis penggunaan teleprompter.

Suara.com - Partai Gerindra menegaskan hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap solid di tengah isu yang berkembang usai keduanya tidak duduk berdampingan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) beberapa waktu lalu.

Ketua DPP Gerindra Bambang Haryadi meminta publik tidak mendramatisasi pengaturan posisi duduk tersebut. Menurutnya, Prabowo dan Gibran selama ini saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan.

"Pak Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran saling melengkapi dalam bekerja. Keduanya selalu kompak," kata Bambang di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (22/7/2026).

Bambang mengatakan kekompakan keduanya terlihat dari pembagian tugas yang diberikan Presiden kepada Wakil Presiden. Ia mencontohkan Gibran kerap mewakili Prabowo melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengecek pelaksanaan program pemerintah.

Sidang Kabinet Paripurna, Senin (21/7/2026). (Dok. Ist)

"Itu bentuk kekompakan yang nyata antara Pak Presiden dengan Mas Wapres," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR itu juga menilai ada pihak yang sengaja membangun narasi seolah hubungan Prabowo dan Gibran sedang bermasalah. Namun, ia meyakini masyarakat tidak akan mudah terpengaruh.

"Ada pihak yang ingin memecah kekompakan keduanya, dengan memframing narasi provokatif. Tapi kami yakin masyarakat tidak akan terpengaruh," katanya.

Sebelumnya, isu hubungan Prabowo dan Gibran mencuat setelah keduanya tidak duduk berdampingan saat Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan pada Senin (20/7/2026).

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengaturan posisi duduk semata-mata didasarkan pada kebutuhan teknis jalannya sidang, bukan karena persoalan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga: Sepak Terjang Nanik S. Deyang Pimpin BGN, Kini Pilih Mundur Fokus Pengobatan

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo saat itu menyampaikan pemaparan yang didukung banyak data sehingga menggunakan alat bantu teleprompter. Karena itu, tata letak tempat duduk disesuaikan agar penyampaian materi berjalan optimal.

"Karena beliau (Presiden Prabowo) ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kalau saudara-saudara perhatikan, banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data. Karena itu, kemarin beliau menggunakan alat bantu berupa teleprompter. Itulah yang kemudian menjawab pertanyaan mengenai lay out," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia menambahkan posisi Wakil Presiden yang tidak berada di sisi Presiden tidak perlu ditafsirkan lebih jauh.

"Kalau saudara-saudara perhatikan, Bapak Presiden berada di tengah-tengah. Kalau yang dipertanyakan adalah posisi Bapak Wakil Presiden, menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata," kata Prasetyo.
 
 
 
 

Load More