Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Demokrasi, Bukan Sekadar Ubah Aturan

Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan tanggapannya terkait wacana revisi Undang-Undang (UU) Pemilu menjelang dimulainya tahapan pemilu pada tahun depan. Diketahui RUU Pemilu belum juga dibahas di DPR RI.

Ia menyebut bahwa saat ini pembahasan mengenai teknis dan mekanisme pemilu tersebut sedang dipersiapkan di tingkat legislatif. 

"Saya pikir adalah masalah waktu saja barangkali yang mereka sedang persiapkan sedemikian rupa. Kalau saya tahu tidak salah itu adalah berada dalam posisi di Komisi II ya, DPR RI," ujar Surya di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (22/7/2026). 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembahasan di Komisi II DPR RI mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari sistem hingga penentuan waktu pelaksanaan. 

"Nah, itu kan sedang pembahasan ke arah itu mengenai masalah tahapan pemilu, model, sistem, waktu, apakah tetap seperti apa yang telah pernah kita milikin, apakah ada perubahan-perubahan, dan sebagainya," tambahnya. 

Bagi Surya Paloh, substansi dari revisi UU Pemilu ini seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat administratif semata. 

Ia menekankan bahwa tujuan utama dari setiap perubahan aturan haruslah bermuara pada penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. 

"Saya pikir yang paling penting bagaimanan agar pemilu ini lebih mampu meningkatkan kualitas daripada pemilu itu sendiri. Itu paling pokok! Bukan hanya persyaratan legalitas formal kita menghasilkan pemilu, tapi esensi yang kita peroleh dari pemilu ini adalah membangun kembali kekuatan demokrasi yang lebih kokoh lagi di negeri ini," tegasnya. 

Selain masalah regulasi, Surya Paloh juga menyoroti pentingnya etika dalam berkompetisi. Ia mengingatkan baik penyelenggara maupun peserta pemilu untuk senantiasa menjaga sportivitas agar kontestasi politik tidak kehilangan maknanya. 

Baca Juga: Prananda Surya Paloh: Saya Kecewa Jika Garda Pemuda NasDem Hanya Dianggap Tukang Parkir!

"Nah, di sinilah saya selalu mengingatkan salah satu hal yang tidak boleh kita anggap biasa-biasa saja: sportivitas peserta dan penyelenggara pemilu. Jadi kita siap dengan pertarungan apa pun itu yang namanya kompetisi, tapi apa artinya kompetisi itu apabila kita tidak menghargai nilai-nilai sportivitas yang harus berjalan dalam kompetisi itu, ya," pungkasnya.