News / Internasional
Rabu, 29 Juli 2026 | 13:19 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (kanan) tengah berbincang dengan Presiden AS Donald Trump (kiri). [JNS.org]
Baca 10 detik
  • Arab Saudi dan AS menggempur milisi Irak balasan atas serangan fasilitas minyak.

  • Eskalasi tiga front mengancam jalur ekspor minyak dan kestabilan ekonomi Arab Saudi.

  • Ketegangan bersenjata melumpuhkan upaya diplomasi dan memicu lonjakan defisit anggaran Kerajaan.

Langkah perlawanan darat mulai dimobilisasi oleh ribuan pejuang lokal Yemen yang berkumpul di wilayah gurun timur. Pasukan yang berseberangan dengan Houthi tersebut bersiap melakukan penyerangan dengan dukungan helikopter serang Apache milik Arab Saudi.

Di sisi lain, Pemerintah Iran terus melemparkan tuduhan bahwa negara-negara Teluk ikut campur secara langsung dalam memfasilitasi operasi militer AS. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa beberapa negara di Teluk Persia secara independen berpartisipasi dalam serangan militer terhadap Iran. AS bertanggung jawab atas serangan tersebut, tetapi peran beberapa negara kawasan tidak dapat diabaikan.

Langkah balasan Saudi sebenarnya telah dirancang secara terukur demi menunjukkan kemandirian angkatan bersenjatanya di mata internasional. Seorang diplomat senior membocorkan bahwa aksi ketat tersebut membuktikan keberanian Kerajaan membela diri jika AS tidak ada di sekitar.

Ketegangan mendalam ini berakar dari riwayat konflik panjang antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yemen sejak pertengahan 2015. Kerajaan sempat memimpin koalisi militer besar-besaran selama tujuh tahun sebelum akhirnya menyepakati gencatan senjata sementara pada 2022.

Hubungan diplomasi bilateral sempat mendingin setelah China memfasilitasi kesepakatan pemulihan hubungan antara Riyadh dan Tehran pada 2023. Namun, rentetan serangan drone ke kilang Abqaiq dan instalasi timur Kerajaan perlahan merusak kepercayaan diplomatik tersebut.

Tekanan perang kini memicu lonjakan defisit anggaran terbesar bagi Arab Saudi akibat tingginya alokasi belanja pertahanan darurat. Pemerintah Kerajaan kini terpaksa memangkas skala berbagai megaproyek infrastruktur demi memprioritaskan pemulihan sistem keamanan nasional.

Load More